Home / Ragam

Kamis, 1 Juli 2021 - 16:27 WIB

Lampirkan Foto Bukti, Andi Harun Sebut Aset Pemerintah Tak Boleh Disewakan ke Parpol 

Wali Kota Samarinda Andi Harun didampingi Kadinkes Kota Samarinda bersama Kapolresta Samarinda saat tinjau pelaksanaan vaksinasi massal Covid-19, Sabtu (26/6/2021)

Wali Kota Samarinda Andi Harun didampingi Kadinkes Kota Samarinda bersama Kapolresta Samarinda saat tinjau pelaksanaan vaksinasi massal Covid-19, Sabtu (26/6/2021)

Kaltimminutes.co, Samarinda – Persoalan kedatangan pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke salah satu aset pemerintah kota di Samarinda, kembali dijelaskan oleh Wali Kota Samarinda, Andi Harun.

Hal itu, ia sampaikan melalui akun Facebook pribadinya @Andi Harun, Kamis (1/7/2021).

“Rabu (30/6), Pemkot Samarinda bersama KPK melaksanakan Rapat Evaluasi dan Monitoring Pelaksanaan Rencana Program Aksi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi. Ada 4 (empat) hal yang menjadi fokus dalam dalam rapat tersebut : 1. Sertifikasi aset; 2. Penertiban aset; 3. Capaian MCP 4. Kunjungan ke lokasi aset,” tulisnya.

“Dengan demikian sangat jelas bahwa konsentrasi dalam hal evaluasi & monitoring dalam agenda tersebut adalah mengenai tata kelola aset Pemerintah Kota Samarinda,” jelasnya.

Mengenai kedatangan Wali Kota dan juga KPK, Andi Harun sebut hal itu adalah berdasar hukum.

Baca Juga :  Gaduh Jelang Helatan Pilkada Samarinda, Kelompok Orang Tak Dikenal Tuduh Pelatih Saksi Paslon 02 Lakukan Money Politic, Ternyata?

“Kedatangan Walikota Samarinda bersama KPK RI menyambangi aset milik Pemerintah Kota Samarinda sendiri, juga jelas dan terang adalah berhak dan berdasar hukum. Justru, penyataan yang keluar dari konteks itu yang tidak mencerminkan pro pencegahan & pemberantasan korupsi,” ujarnya.

Andi Harun juga menyertakan beberapa gambar copy sertifikat bukti aset Pemkot Samarinda yang sampai saat ini masih dimanfaatkan oleh DPD Golkar Kaltim sebagai lokasi kantor.

“Dalam attachment gambar, saya lampirkan copy sertifikat sebagai bukti aset Pemkot Samarinda yang hingga saat ini masih dimanfaatkan oleh DPD Partai Golkar Kaltim walaupun sudah menjadi temuan BPK RI sejak tahun 2013. Pernyataan bahwa ada opsi sewa menyewa perlu saya tegaskan bahwa pemerintah harus netral terhadap semua partai politik. Itu sebabnya dalam hukum, tidak boleh aset pemerintah dilakukan apakah itu sewa menyewa, pinjam pakai atau hibah kepada salah satu partai politik. Dalam perspektif hukum, hal ini sangat clear, jelas, dan terang,” ujarnya.

Baca Juga :  Jembatan Mahkota II Berdiri Megah, AH Sebut Berpotensi Jadi Tempat Wisata

Di akhir penjelasan, ia juga masih memberikan opsi tabayyun untuk persoalan ini.

“Namun apabila penjelasan di atas masih kurang, saya mengajak berdialog terbuka di depan publik mengenai hal ini. Kita libatkan para pakar di bidangnya bila dianggap perlu, sebagai sarana bertabayyun (mengkofirmasi) duduk masalahnya secara baik dan benar. Akhirnya, mungkin apabila Sdr. Rudi Mas’ud terlebih dahulu lebih cermat, teliti, dan memiliki pengetahuan cukup mengenai hal di atas mungkin akan memberi respon yang proporsional dan terkesan cerdas. Wallahu a’lam bish-shawab,” tulisnya. (*)

 

Share :

Berita Terkait

Ragam

Bahaya Covid-19 Saat Banjir, Droplet Masih Mungkin Ikut Terbawa Oleh Material Saat Banjir, Ini Kata Kadinkes Kaltim

Ragam

Lokasi Calon IKN di Kaltim Berpotensi Gempa

Ragam

Vaksinasi Samarinda Sentuh 75 Persen, Kadinkes Tegaskan Tahap 1 Sudah Rampung

Ragam

Klaster KPU Tidak Ada, Dinkes Samarinda Fokus Penanganan Transmisi Lokal Covid-19,

Ragam

Penyelenggara Pilkada Diminta Tegas Jika Ada Pelanggaran, Ini Deteksi Dini Oleh Pihak Kepolisian

Ragam

BPSN Kaltim Beber Dugaan Kecurangan Pilkada Kutai Timur, Terungkap Saat Rapat Pleno Kecamatan

Ragam

Penemuan Mayat Bikin Geger Warga Sambutan, Diduga Meninggal karena Penyakit Diabetes dan Liver

Ragam

Ada Staf Bappeda Positif Covid-19, Komisi III Jadwalkan Tes Swab Pekan Ini