Home / Ragam

Kamis, 1 Juli 2021 - 16:27 WIB

Lampirkan Foto Bukti, Andi Harun Sebut Aset Pemerintah Tak Boleh Disewakan ke Parpol 

Wali Kota Samarinda Andi Harun didampingi Kadinkes Kota Samarinda bersama Kapolresta Samarinda saat tinjau pelaksanaan vaksinasi massal Covid-19, Sabtu (26/6/2021)

Wali Kota Samarinda Andi Harun didampingi Kadinkes Kota Samarinda bersama Kapolresta Samarinda saat tinjau pelaksanaan vaksinasi massal Covid-19, Sabtu (26/6/2021)

Kaltimminutes.co, Samarinda – Persoalan kedatangan pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke salah satu aset pemerintah kota di Samarinda, kembali dijelaskan oleh Wali Kota Samarinda, Andi Harun.

Hal itu, ia sampaikan melalui akun Facebook pribadinya @Andi Harun, Kamis (1/7/2021).

“Rabu (30/6), Pemkot Samarinda bersama KPK melaksanakan Rapat Evaluasi dan Monitoring Pelaksanaan Rencana Program Aksi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi. Ada 4 (empat) hal yang menjadi fokus dalam dalam rapat tersebut : 1. Sertifikasi aset; 2. Penertiban aset; 3. Capaian MCP 4. Kunjungan ke lokasi aset,” tulisnya.

“Dengan demikian sangat jelas bahwa konsentrasi dalam hal evaluasi & monitoring dalam agenda tersebut adalah mengenai tata kelola aset Pemerintah Kota Samarinda,” jelasnya.

Mengenai kedatangan Wali Kota dan juga KPK, Andi Harun sebut hal itu adalah berdasar hukum.

Baca Juga :  Pemuda Palaran Seruduk Truk Parkir, Diduga Mengantuk Saat Berkendara

“Kedatangan Walikota Samarinda bersama KPK RI menyambangi aset milik Pemerintah Kota Samarinda sendiri, juga jelas dan terang adalah berhak dan berdasar hukum. Justru, penyataan yang keluar dari konteks itu yang tidak mencerminkan pro pencegahan & pemberantasan korupsi,” ujarnya.

Andi Harun juga menyertakan beberapa gambar copy sertifikat bukti aset Pemkot Samarinda yang sampai saat ini masih dimanfaatkan oleh DPD Golkar Kaltim sebagai lokasi kantor.

“Dalam attachment gambar, saya lampirkan copy sertifikat sebagai bukti aset Pemkot Samarinda yang hingga saat ini masih dimanfaatkan oleh DPD Partai Golkar Kaltim walaupun sudah menjadi temuan BPK RI sejak tahun 2013. Pernyataan bahwa ada opsi sewa menyewa perlu saya tegaskan bahwa pemerintah harus netral terhadap semua partai politik. Itu sebabnya dalam hukum, tidak boleh aset pemerintah dilakukan apakah itu sewa menyewa, pinjam pakai atau hibah kepada salah satu partai politik. Dalam perspektif hukum, hal ini sangat clear, jelas, dan terang,” ujarnya.

Baca Juga :  Ini Rincian 10 Pasien Baru Kasus Covid-19 di Kukar, Klaster Ijtima Gowa Hingga Penularan Lokal

Di akhir penjelasan, ia juga masih memberikan opsi tabayyun untuk persoalan ini.

“Namun apabila penjelasan di atas masih kurang, saya mengajak berdialog terbuka di depan publik mengenai hal ini. Kita libatkan para pakar di bidangnya bila dianggap perlu, sebagai sarana bertabayyun (mengkofirmasi) duduk masalahnya secara baik dan benar. Akhirnya, mungkin apabila Sdr. Rudi Mas’ud terlebih dahulu lebih cermat, teliti, dan memiliki pengetahuan cukup mengenai hal di atas mungkin akan memberi respon yang proporsional dan terkesan cerdas. Wallahu a’lam bish-shawab,” tulisnya. (*)

 

Share :

Berita Terkait

Ragam

Dinkes Lakukan Rapid Test ke Sembilan Peserta Ijtima Asal Samarinda yang Alami Gejala Medis, Hasilnya?

Ragam

Antisipasi Lonjakan Kasus Covid-19, Pemkot Balikpapan Imbau Tak Adakan Pesta Kembang Api Saat Nataru

Ragam

Dinkes Samarinda Pastikan Kasus Dua Perawat Positif Covid-19 di AWS Tak Akan Ganggu Penerapan New Normal

Ragam

Andi Harun-Rusmadi Menang Versi Survei LSI Denny JA, Berharap Pilwali Ajang Saling Memuliakan

Politik

Terkait Persoalan RTH di Samarinda, Begini Solusi Paslon Nomor Urut 02 Andi Harun 

Ragam

Kabur dari Masa Karantina Kesehatan, Followers Instagram Rachel Vennya Kena Imbasnya

Ragam

Kota Balikpapan Telah Memenuhi Syarat untuk Laksanakan PTM Full 

Ragam

Andi Harun Apresiasi Pelaksanaan Vaksinasi Massal di Mal Lembuswana, Begini Katanya