Home / Ragam

Jumat, 17 April 2020 - 16:36 WIB

NAH!! Gegara Terlibat di Pilwali Samarinda, Ridwan Tassa Kena Sanksi Sedang Oleh KASN

Kaltimminutes.co, Samarinda – Peraturan Pemerintah (PP) Nomor: 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (PNS), memuat secara tegas PNS dilarang melakukan perbuatan yang mengarah pada keberpihakan salah satu calon atau perbuatan yang mengindikasikan terlibat dalam politik praktis/berafiliasi dengan partai politik.

Aturan tersebut juga menjadi salah satu dasar melarang keterlibatan ASN di Pilwali Samarinda 2020.

Salah satu pejabat Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda, dikabarkan terkena sanksi pelanggaran kode etik dan kode perilaku dari Komisi Aparatur Negeri Sipil (KASN).

Baca Juga :  Malaysia Lockdown, Pemerintah Beri Akses Internet Gratis ke Seluruh Warga

Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Samarinda, Imam Sutanto mengatakan pejabat tersebut saat ini sedang menjabat sebagai Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Samarinda yaitu, Ridwan Tassa.

Dia dilaporkan Bawaslu ke KASN karena keterlibatannya dalam politik di Pilkada Samarinda.

Disebutkan, hasil kajian dan laporan Bawaslu kepada KASN sudah ditindak lanjuti dan hasilnya putusan rekomendasi bahwa yang bersangkutan yakni, Kepala Dinsos Samarinda terkena “sanksi sedang”.

“Ridwan Tassa, kami laporkan ke komisi ASN dan sudah ada rekomendasi putusannya sanksi sedang. Intinya upaya sosialisasi yang dilaksanakan ke RT itu melanggar, selain itu PP 42/2014 dan 53/2010. Dari komisi ASN berupa sanksi sedang,” kata Imam Sutanto, Kamis (16/4/2020).

Baca Juga :  Meski Ditolak Warga, Pemkot Samarinda Tetap Bongkar 23 Rumah di Bantaran SKM

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Samarinda, Aji Syarif Hidayatullah juga membenarkan perihal surat KASN bernomor: R 892/KASN/03/2020 tanggal 17 Maret 2020.

“Saya baru terima suratnya hari ini, dalam waktu dekat kami akan rapat tim TPPD (tim penyelesaian, pelanggaran disiplin) yang anggotanya Inspektorat, BKPPD, Bag organisasi, bagian hukum dan seluruh asisten,” ungkap Dayat melalui pesan whatsapp Jumat (17/4/2020). (rkm//)

Share :

Berita Terkait

Ragam

Normalisasi SKM, Pemkot Samarinda Target Bongkar Bangunan di Segmen Segiri Rampung Bulan Juni 2020

Ragam

Wali Kota Balikpapan Ancam Perusahaan Tak Ikuti Protokol Kesehatan Bakal Didenda hingga Rp 5 Juta

Ragam

Iwan Wahyudi Soroti Metode Belajar Daring, Kenapa?

Ragam

Operasi Zebra Mahakam Mulai Digelar, Ini Sasaran Satlantas Polresta Samarinda

Ragam

Tak Lanjut ke Jalur Hukum, Pelaku Rekaman Suara Pelayanan RSUD AW Sjahranie Samarinda Sudah Minta Maaf

Ragam

Update Penghitungan Suara Pilwali Samarinda Versi Sirekap KPU, Andi Harun-Rusmadi Masih Unggul

Ragam

Tinjau Lokasi Banjir Samarinda BNPB: Samarinda Perlu Vegetasi

Ragam

Wih! Tiga Pasien Positif Covid-19 di Malang Sembuh