Home / Ragam

Rabu, 15 April 2020 - 16:03 WIB

Pejabat Daerah Tak Terima THR, Ini Kemungkinan Jumlah THR yang Diterima Gubernur, Wagub, dan Sekprov Kaltim

Muhammad Sabani, Plt Sekprov Kaltim

Muhammad Sabani, Plt Sekprov Kaltim

Kaltimminutes.co, Samarinda – Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan RI menyampaikan, THR untuk seluruh pejabat negara dan eselon I serta eselon II, tidak akan dibayarkan, melalui rilis media di Jakarta,

Pejabat-pejabat yang tidak mendapatkan THR tahun ini, di antaranya presiden, wakil presiden, menteri, anggota DPR, MPR, DPD, kepala daerah, hingga pejabat eselon I dan II.

Muhammad Sabani, Plt Sekprov Kaltim menyampaikan, Pemprov Kaltim masih menunggu surat edaran maupun peraturan menteri terkait pembayaran THR ini.

“Kami masih tunggu surat resminya dari menteri. Kalau sudah ada, ya ditindaklanjuti. THR eselon I dan II, ya gak dibayarkan,” kata Sabani, dikonfirmasi via telepon, Rabu (15/4/2020)

Instruksi Presiden Joko Widodo ini termasuk tidak membayarkan THR untuk Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim. Tidak hanya itu, Sabani menyebut Anggota DPRD Kaltim, kemungkinan juga tidak dibayarkan THR-nya tahun ini.

“Termasuk Pak Gubernur dan Wakil Gubernur, DPRD juga kan tidak dapat juga. Kalau enggak salah juga tidak dibayarkan THR anggota dewan. Tunggu suratnya lah,” jelasnya.

Baca Juga :  Mengidap Leukimia, Pria Perantauan Asal Tana Toraja Ditemukan Tak Bernyawa di Kamar Kost

Sabani mengungkapkan, dirinya sendiri termasuk kategori yang THR-nya tidak dibayarkan. “Kalau emang tidak dikasih, kita mau apalah,” ungkapnya.

Dikonfirmasi terkait berapa sebenarnya THR yang diterima oleh pejabat Pemprov Kaltim (gubernur, wagub, dan sekprov), Sabani menyampaikan masih menunggu detail dari surat resmi Menteri Keuangan.

Namun, bila berkaca dari pembayaran THR tahun lalu, diambil dari gaji pokok dan tunjangan jabatan di struktural.

“Gaji pokok saja. Ada tunjangan struktural, nilainya beda-beda. Saya terima Rp 2,5 juta. Itu tunjangan struktural,” paparnya.

Gaji pokok dan tunjangan jabatan gubernur, wagub, dan sekprov telah diatur dalam peraturan pemerintah.

Untuk nilai gaji dan tunjangan jabatan, Gubernur Kaltim dan Wakil Gubernur Kaltim, telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 75 Tahun 2020, dan Keppres No 68 Tahun 2001.

Kepala daerah tingkat provinsi, mendapat gaji sebesar Rp 3 juta, dan tunjangan jabatan Rp 5,4 juta.

Wakil kepala daerah tingkat provinsi, mendapat gaji sebesar Rp 2,4 juta, dan tunjangan jabatan Rp 4,3 juta.

Baca Juga :  Kaltim Raih Status Daerah Miskin Inovasi, DPRD Sebut Pemimpin Banyak Ide Tapi Miskin Aksi

Sementara itu, untuk jabatan Sekprov Kaltim, diatur dalam PP Nomor 15 Tahun 2019.

Sekretaris Provinsi (Sekprov) sebagai Pembina Utama, mendapat gaji sebesar Rp 5,62 juta. Namun untuk kasus Sabani, yang merupakan Plt Sekprov, gaji dilihat dari golongannya di Pemprov Kaltim.

M. Sabani, merupakan Pembina Utama Madya (Golongan IV/d). Untuk golongan ini mendapat gaji Rp 5,39 juta, dengan tunjangan jabatan sebesar Rp 2,5 juta.

Bila hitungan THR berasal dari gaji pokok dan tunjangan jabatan, maka Isran Noor, Gubernur Kaltim mendapat THR sebesar Rp 8,4 juta. Hadi Mulyadi, Wakil Gubernur Kaltim mendapat THR sebesar Rp 6,5 juta.

Sesuai aturan, Sabani Pkt Sekprov Kaltim menerima THR yang lebih tinggi dari wakil gubernur, yakni sebesar Rp 7,89 juta.

Kenapa begitu, sebab untuk pendapatan lain-lain, gubernur dan wakil gubernur, ditambahkan kembali tunjangan operasional berdasarkan PAD. Hal ini diatur dalam PP Nomor 109 Tahun 2000. (*)

Share :

Berita Terkait

Ragam

Siap-siap!! Tarif Tol Balsam Berlaku Pertengahan Juni 2020, Ini Rincian Tarifnya

Ragam

Beredar Video Wali Kota Balikpapan Diduga Beri Simbol Dukung Kotak Kosong, Pengamat Politik Beri Pandangan

Ragam

13 Proyek Diusulkan Kaltim Masuk PSN, Hanya 3 yang Dibiayai APBN

Ragam

Warga Segel Perumahan di Samarinda Ilir, Diduga Penyebab Tanah Longsor

Ragam

Klaster Ijtima Gowa Menyumbang Nyaris Setengah Total Kasus Covid-19 di Kaltim, PDP 57 Kasus dan Positif 30 Kasus

Ragam

Satpol PP Samarinda Gelar Rakor Lintas OPD, Tindaklanjuti Instruksi Permendagri

Ragam

MUI Samarinda Kritik Surat Edaran Fase Relaksasi Pemkot, Zaini Naim: Jangan Gegabah

Ragam

Berita Terkini Covid-19 di Kaltim Per 7 April 2020, 31 Kasus Positif, 3 Sembuh