Home / Ragam

Selasa, 20 Juli 2021 - 21:01 WIB

Pelatihan Akademi Jurnalis Anti Korupsi, KPK Undang Andi Harun Sebagai Narasumber

Wali Kota Samarinda Andi Harun

Wali Kota Samarinda Andi Harun

Kaltimminutes.co, Samarinda – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) undang Wali Kota Samarinda Andi Harun sebagai narasumber dalam penyelenggaraan pelatihan Akademi Jurnalis Anti Korupsi (AJLK) yang akan digelar Kamis 22 Juli 2021.

Dalam surat undangan bernomor B/4072/HM 01.04/50-56/07/2021 secara resmi Andi Harun akan berbagi cerita dalam acara yang bertemakan “Penertiban dan Optimalisasi Aset Negara Melalui Strategi Pencegahan dan Penindakan Korupsi”.

Ditemui langsung oleh awak media di Anjungan kantor Balaikota pada, Selasa (20/7/2021) Andi Harun dengan tegas bersedia berbagi pengalaman saat melakukan penyelamatan aset milik pemerintah.

“Saya akan buka-bukaan. Karena bisa menjadi role model bagi daerah lain. Tidak ada yang harus ditutup-tutupi karena fungsi pemerintahan akan berjalan dengan baik di bidang pengelolaan dan pengamanan aset,” ujarnya.

Selaku Kepala Daerah, Andi Harun menyampaikan bahwa tindakan pemerintah dalam menyelamatkan aset daerah semua dilakukan berdasarkan aturan yang telah dibuat.

Baca Juga :  Begini Keadaan Dua Korban Kecelakaan Tunggal Pickup Terbalik di Suryanata, Korban Sempat Terkapar di Jalan

“Jangan sampai ada pembiaran. Karena menurut undang-undang saya harus melakukan pengadministrasian, penataan dan pengamanan aset milik pemerintah,” jelasnya.

Langkah tegas Pemkot Samarinda ini menjadi magnet bagi KPK untuk mengulas kunci kesuksesan Wali Kota Samarinda dalam menjawab tantangan penyelamatan aset.

Diketahui belum lama ini, Pemkot Samarinda telah melakukan eksekusi penyelamatan aset daerah yang telah lama dikuasai pihak ketiga. Seperti kantor DPD Golkar Kaltim dan bangunan ruko Plaza 21.

“Sebenarnya ini tidak ada masalah politiknya. Ini murni masalah penanganan aset. Seperti yang kami lakukan terhadap kantor Golkar Kaltim itu sama seperti apa yang kami lakukan dengan bangunan ruko Plaza 21. Kami segel dan beri kesempatan pihak ketiga mengosongkan bangunan,” terangnya.

Mengenai aset lahan tempat berdirinya kantor DPD Golkar Kaltim, Andi Harun menegaskan bahwa tidak ada aturan yang mengatur untuk aset pemerintah dapat digunakan sebagai kepentingan politik. Jalan satu-satunya yang dapat ditempuh yakni membeli aset tersebut dari pemerintah.

Baca Juga :  Menangani Permasalahan Banjir di Samarinda, Andi Harun Datangi Kantor Kementerian PUPR di Jakarta Minta Dukungan

“Golkar masih ada satu kesempatan sebenarnya, kecuali mereka mau beli karena gak boleh disewakan, dipinjam pakaikan dan gak bisa dihibahkan, kalau mereka mau beli ada aturan yang mengatur itu, tapi tetap dengan harga sesuai aturan yang berlaku,” katanya.

Disinggung mengenai nilai rupiah seluruh aset pemerintah kota jika berhasil di selamatkan, Andi Harun pun menyebut angka fastastis hingga ratusan miliar.

“Bayangkan baru satu urusan aset tanah di ex lokasilisasi Bayur saja bisa menyampai angka miliaran, apalagi kalau semua bisa kita selamatkan yang pasti bisa jadi bernilai ratusan miliar dan bukan tidak mungkin akan mencapai nilai triliunan,” pungkasnya. (*)

Share :

Berita Terkait

Ragam

Aturan PPKM Level 4, Ibadah Bejamaah Ditiadakan Sementara, Cafe Boleh Buka 25 Persen Kapasitas

Ragam

Bantu Tenaga Medis, Yayasan Life After Mine Berikan Bantuan 1000 Oxymeter untuk Pemkot Balikpapan

Ragam

Jadi Buruan Petugas, Dua Bandar Narkoba Dibekuk BNN Balikpapan

Ragam

Update Covid-19 Hari Ini, Pasien Sembuh Capai 772 Orang

Ragam

Benahi Longsor di Samarinda Seberang, PUPR Kaltim Akan Bangun Dinding Penahan Tanah

Ragam

Berkerumun Demi Barang Belanjaan, Pengunjung Mall Ini Cemas, Setelah Salah Satu Pegawai Mall Positif Covid-19

Ragam

Disdik Kaltim Ingatkan Orang Tua Siswa, Diharap Larang Para Siswa Ikut Unjuk Rasa

Ragam

Ada 20 Kasus Positif Covid-19, Ini Doa Gubernur untuk Warga Kaltim