Home / Ragam

Selasa, 25 Februari 2020 - 22:01 WIB

Pemilihan Duta Sadar Hukum, Cara Kejati Kaltim Berantas Bullying di Sekolah

Kaltimminutes.co, Samarinda – Tindak kekerasan dan bullying di sekolah menjadi perhatian penting bagi Kejaksaan Tinggi Kaltim. Sebab, pada kasus tersebut melibatkan anak di bawah umur, baik sebagai korban maupun pelaku.

Meski pelaku adalah anak di bawah umur, tetap ada hukuman bagi pelaku bully di sekolah.

Chaerul Amin, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kaltim, menerangkan ada tahapan sanksi yang dikenakan terhadap pelaku bullying. Penanganan awal diserahkan ke pihak sekolah menyelesaikan kasus tersebut lewat Bimbingan Konseling (BK). Namun bila ada korban dalam tindak kekerasan itu, dilakukan penanganan anak berhadapan dengan hukum. Di penyidik kepolisian dilakukan diversi, atau penyelesaian secara damai kasus tersebut.

“Bahkan bila telah dilimpahkan ke pengadilan pun itu masih dimungkinkan dilakukan diversi di kejaksaan. Itu pengembangan paradigma penegakan hukum restorative justice. Itu sudah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak,” kata Chaerul Amin.

Kajati Kaltim berharap siswa di sekolah harus sadar, bila melakukan bully dan kekerasan di sekolah ada sanksinya. Pelaku kekerasan bisa dikenakan sanksi kurungan meski masih di bawah umur. Perlu ada kesadaran hukum bagi anak-anak di tingkat sekolah.

Baca Juga :  Polisi Amankan 28 Muda-mudi di Samarinda yang Lakukan Kumpul-kumpul di Hotel Melati, Pesta Seks?

Untuk itu, Kejati Kaltim bekerjasama dengan Disdik Kaltim, menggelar pemilihan duta sadar hukum. Dari duta-duta inilah yang akan menjadi teladan bagi rekan-rekannya di sekolah dia berasal. Duta sadar hukum diharap melakukan sosialisasi mencegah bullying di sekolah.

“Kami mencoba paling tidak mengurangi bahkan kalau perlu tidak ada lagi tindak kekerasan dan bully di sekolah, dengan adanya pemilihan duta ini,” paparnya.

Chaerul Amir juga menjelaskan sebelumnya, pihaknya telah memiliki program peningkatan karakter generasi muda, yakni program jaksa masuk sekolah. Untuk mempertajam program ini dan mengkreasikannya, dengan menggelar pemilihan duta sadar hukum.

Pemilihan duta ini digelar dengan menyasar jenjang SMA/SMK/sederajat di Kaltim.

“Sebelum digelar pemilihannya, kabupaten/kota sebaiknya harus melakukan penyuluhan terlebih dahulu. Untuk memberikan materi kepada para siswa. Bisa juga dikreasikan oleh kabupaten/kota, misalnya sadar hukum di daerah Mahakam Ulu, bisa dikombinasikan dengan hukum adat yang berlaku di sana,” jelasnya.

Kategori pemilihan duta sadar hukum ini, meliputi penilaian menulis, menyampaikan hasil tulisan, dan debat.

Baca Juga :  9.475 Pekerja Kena PHK dan Dirumahkan, Pemprov Kaltim Siapkan 3,08 Miliar untuk Bantuan Dampak Sosial

Sementara itu, Anwar Sanusi, Plt Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kaltim, menyebut pemilihan duta sadar hukum akan menelan anggaran sebesar Rp 2 miliar, yang bersumber dari keuangan Disdik Kaltim dan Kejati Kaltim.

“Biaya penyelenggaraan diserahkan di DPA kadisdik kabupaten/kota setempat untuk tingkat daerah, Untuk di tingkat provinsi menggunakan DPA Disdik Kaltim,” kata Anwar.

Pemilihan duta sadar hukum akan dilaunching pada 2 Maret 2020, di seluruh kabupaten/kota di Kaltim.

“Tahapannya, 2 Maret 2020 launching, pelaksanaan pemilihan duta sadar hukum di tingkat kabupaten/kota pada Juli-Agustus 2020, dilanjutkan tingkat provinsi pada Oktober 2020,” ungkapnya.

Mengenai hadiah, bagi pemenang duta sadar hukum di tingkat provinsi, akan diganjar uang tunai dan Beasiswa Kaltim Tuntas (BKT). Siswa pemenang akan dibiayai kuliahnya hingga selesai di kampus manapun, dengan catatan mengambil jurusan hukum.

“Hadiahnya diusulkam dapat Beasiswa Kaltim Tuntas. Pemenang boleh pilih jurusan hukum di universitas manapun, kami akan biayai hingga selesai kuliah,” pungkasnya. (rkm//)

Share :

Berita Terkait

Ragam

DPRD Samarinda Apresiasi Rencana Pemkot Minta Hibah Lahan Eks Temindung ke Provinsi

Ragam

Pemenang Lelang Proyek Mebeler Belasan Miliar Unmul Dipertanyakan, Ini Penjelasan PPK

Ragam

Gereja Katedral Siap Sambut Perayaan Hari Natal, Batas Maksimal Jemaah Hadir Tak Lebih 50 Persen

Ragam

Wacana Pemindahan IKN ke Kaltim, Isran Noor Sebut Groundbreaking Digelar Tahun Ini

Ragam

Kinerja Perusda Dianggap Kurang Maksimal, Komisi II DPRD Kaltim Usulkan Pembentukan Pansus

Ragam

Selamatkan Aset Daerah, Kejari Samarinda Sasar Gedung DPD Golkar Kaltim dan Golkar Samarinda

Ragam

Kasus Covid-19 Masih Naik, Kadinkes Kaltim Ragukan Efektifitas PPKM

Ragam

Bangunan Liar di Pasar Merdeka Ditertibkan, Lahan Bekas Pembongkaran Jadi Lahan Parkir