Home / Ragam

Minggu, 6 Juni 2021 - 17:00 WIB

Pemkot Samarinda Berencana Manfaatkan Lahan Bandara Temindung Jadi Pembangunan Rumah Susun dan RTH, BPKAD Kaltim Bilang Begini 

Lokasi Bandara Temindung Samarinda, aset gedung milik Kemenhub RI yang akan diserahkan ke Pemprov Kaltim/HO

Lokasi Bandara Temindung Samarinda, aset gedung milik Kemenhub RI yang akan diserahkan ke Pemprov Kaltim/HO

Kaltimminutes.co, Samarinda – Sejak operasional penerbangan Samarinda beralih ke Bandara APT Pranoto, Bandara Temindung tidak lagi beroperasi.

Aset bandara milik Kementerian Perhubungan RI, inipun rencananya diserahkan ke Pemprov Kaltim.

Muhammad Sa’duddin, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kaltim, menerangkan secara administratif, lahan di Bandara Temindung merupakan aset milik Pemprov Kaltim.

Sementara bangunan di area bandara tersebut milik Kemenhub RI.

“Bandara temindung itu tanahnya milik pemprov, terus dipinjam kemenhub, dibangun bandara,” kata Sa’ddddin, Minggu (6/6/2021).

Aset bangunan inilah yang nantinya akan diserahkan ke Pemprov Kaltim, bersamaan dengan pengembalian aset tanah.

Baca Juga :  Hayu! Personel Polresta Samarinda Akan Bantu Penjagaan Pasien Mengamuk, Siapkan APD dan Senjata Lengkap

Belum diketahui kapan aset Bandara Temindung akan diserahkan ke pemprov.

Sa’duddin memperkirakan penyerahan aset dilakukan tahun 2021 ini.

Saat ini pihak BPKAD Kaltim masih melakukan penghitungan appraisal terkait nilai bangunan di area bandara.

“Belum tahu kapan, tapi tahun ini sudah diserahkan. Karena gedungnya ini kan banyak di area itu, jadi kami data nilai dulu, diappraisal,” jelasnya.

Aset Bandara Temindung diketahui telah masuk dalam radar Pemkot Samarinda.

Pemkot berencana memanfaatkan lahan bandara itu menjadi lokasi pembangunan rumah susun dan ruang terbuka hijau.

Namun, Sa’duddin mengaku pihaknya belum mengetahui perihal keinginan Samarinda meminta aset tersebut.

Baca Juga :  Andi Harun Sampaikan Rasa Bangga dan Apresiasi pada Pemkot Samarinda Usai Meraih Penghargaan BKN Award

“Sampai saat ini belum ada secara resmi meminta aset itu untuk apa,” paparnya.

Kepala BPKAD Kaltim menegaskan bila Pemkot Samarinda hendak mengelola aset tersebut, bisa meminta secara tertulis kepada Pemprov Kaltim.

Selanjutnya BPKAD akan melakukan pengkajian.

“Pemkot harus meminta secara tertulis. Nanti kami kaji apakah Pemprov Kaltim ada rencana lain.

Kalau ada rencana lain maka tidak bisa diserahkan,” tegasnya.

“Di zaman Pak Awang kan aset itu rencana handak dibuat pusat bisnis di Samarinda, atau membuat pusat perkantoran,” pungkasnya. (*)

Share :

Berita Terkait

Hukrim

Dor ! Terdengar Suara tembakan, Salah Satu Pengunjung THM di Samarinda Nyaris Kena Peluru

Ragam

Kasus Dugaan Cek Kosong, Kejaksaan Masih Menunggu Penyerahan Berkas Kepolisian

Hukrim

Tak Mengantongi Bukti Swab Antigen, Polsek Samarinda Seberang Putar Balik Tiga Kendaraan Asal Balikpapan

Ragam

Perantau Asal Banjarmasin Ditemukan Meninggal di Samarinda, Status Positif Covid-19

Ragam

Lakukan Penyelidikan, Polisi Tunggu Hasil Autopsi Penemuan Mayat Wanita di Berau
Logo PERADI/ IST

Ragam

PERADI: Kejaksaan Bekerja Berdasarkan Hukum, Kinerja Tak Dinilai Hasil Survei

Ragam

Kasus Konfirmasi Positif di Kaltim Capai 54 Pasien, Terbanyak dari Klaster Ijtima Gowa

Ragam

Sempat Tertunda Karena Perubahan RKPD, DPRD Kaltim Akhirnya Bahas Internal Usulan APBD Perubahan 2021