Home / Ragam

Rabu, 4 Agustus 2021 - 17:12 WIB

Pemprov Kaltim Terbitkan Surat Ini, DPRD Prediksi Pembahasan APBD-P Akan Berjalan Lambat

Muhammad Sabani, Sekprov Kaltim/ IST

Muhammad Sabani, Sekprov Kaltim/ IST

Kaltimminutes.co, Samarinda – DPRD Kaltim memprediksi pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2021 dan APBD murni 2022 akan berjalan terlambat.

Prediksi itu berdasarkan terbitnya surat Pemprov Kaltim, dengan nomor 900/4000/1572-III/BPKAD.

Dalam surat tersebut, Pemprov Kaltim menunggu Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) RI tentang Pedoman Penyusunan APBD.

Hingga saat ini diketahui Permendagri tersebut belum terbit, sehingga pembahasan KUA PPAS belum bisa dilakukan.

Hal tersebut turut direspon oleh Syafruddin, Ketua Ketua Fraksi PKB DPRD Kaltim. Ia menilai Pemprov Kaltim mempertontonkan ketidaksiapan pembahasan APBD Perubahan.

Baca Juga :  Osteoporosis Bisa Menyerang Siapa Saja,  Begini Kata Dokter

“Kan Kaltim sudah ada pedoman penyusunan APBD tahun 2021, jadi gak perlu menunggu Permendagri yang baru,” ungkap Udin sapaan akrabnya beberapa waktu lalu.

Sementara itu, Muhammad Sabani, Sekretaris Provinsi Kaltim menegaskan pembahasan APBD Perubahan Kaltim akan dilaksanakan pada Agustus 2021 ini.

Sebelum itu, pihaknya terlebih dahulu melaksanakan penyusunan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD).

“APBD Perubahan rencananya penyusunan RKPD akan difasilitasi 6 Agustus 2021 oleh Kemendagri,” ungkap Sabani, Rabu (4/8/2021).

Sabani, yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kaltim menegaskan jadwal penyusunan RKPD ditentukan oleh Kemendagri.

Baca Juga :  Jokowi Sentil Polisi yang Sowan ke Ormas, Mabes Polri Ingatkan Ini Pada Jajarannya

Setelah itu, akan dilanjutkan dengan penuangan program dalam Kebijakan Umum APBD Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).

“Sesuai jadwal yang diberikan Kemendagri, paralel dengan review Inspektorat. Setelah itu kami akan tuangkan dalam KUA-PPAS,” jelasnya.

Jika program-program telah tertuang dalam KUA-PPAS, Pemprov Kaltim melalui TAPD selanjutnya dapat melakukan pembahasan bersama Banggar DPRD Kaltim.

“Iya, selanjutnya baru kami bahas bersama Banggar, dan disahkan,” pungkasnya. (*)

Share :

Berita Terkait

Ragam

Pemkot Samarinda Berencana Manfaatkan Lahan Bandara Temindung Jadi Pembangunan Rumah Susun dan RTH, BPKAD Kaltim Bilang Begini 

Hukrim

GMP2KT Geruduk Kantor Kejati, Tuntut Usut Dugaan Korupsi Pembangunan Pasar Rawa Indah Bontang

Ragam

16 Warga Maluku Tengah Tertembak Peluru Karet Polisi, Begini Kejadiannya

Ragam

Putusan Pengadilan Tinggi Kaltim Terhadap Kasus Tumpahan Minyak di Teluk Balikpapan Dinilai Ada Kekeliruan, KOMPAK Ajukan Kasasi

Ragam

Malam Masih Terlihat Duduk di Pos Kamling, Siang Ditemukan Meninggal di Rumah Bangsal

Ragam

Tunggu Izin dari Pusat, Pengadilan Negeri Samarinda Siap Laksanakan Sidang Tatap Muka

Ragam

Andi Harun Terpilih Aklamasi Jadi Ketua Umum Aspeksindo, Ini Pesannya

Ragam

Tekan Banyaknya Sampah di Kota Tepian, Pemkot Rencanakan Bangun Pabrik Daur Ulang Plastik dan Karet di TPA Sambutan