Home / Ragam

Selasa, 18 Februari 2020 - 20:36 WIB

Pergub IKN Berproses di Mendagri, Berisi Pengamanan Lahan di IKN

Kaltimminutes.co, Samarinda – Pemindahan ibu kota negara (IKN) ke Kaltim (PPU-Kukar), membuat spekulan tanah menyasar Bumi Etam.

Mengantisipasi hal tersebut, Isran Noor, Gubernur Kaltim mencanangkan penerbitan Peraturan Gubernur (Pergub) tentang pengamanan lahan di kawasan IKN. Hal ini dilakukan guna mendukung percepatan pemindahan IKN.

Saat ini, pergub tersebut tengah berproses di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), untuk proses tahap pertama.

Suroto, Kepala Biro Hukum Setprov Kaltim menyampaikan, pihaknya telah menyampaikan rancangan pergub ke Kemendagri, guna meminta saran dan fasilitas tahap pertama pergub tersebut.

“Di Kemendagri, kami diundang kita rapat, membahasa rapergub tersebut. Kami lalu disuruh melakukan perbaikan. Sudah kami perbaiki dan kirimkan kembali dua pekan lalu,” kata Suroto, dikonfirmasi Selasa (18/2/2020).

Baca Juga :  Fraksi PKB Minta Ketua DPRD Surati Dinas PUPR Kaltim, Sebagai Penolakan Tarif Tol Balsam

Ditargetkan, proses fasilitasi rapergub di Kemendagri akan memakan waktu 15 hari. Dengan catatan tidak ada perbaikan lagi yang diminta oleh pihak kementerian. Meski begitu, Suroto tidak bisa memastikan kapan rampung membahas rancangan Pergub Pengendalian, Pemanfaatan Lahan di Kawasan IKN dan Daerah Penyangganya ini.

“Saya belum bisa memastikan kapan rampung di Kemendagri. Biasanya untuk peraturan setingkat daerah memakan waktu 15 hari,” jelasnya.

Pergub ini diketahui berfokus pada pengendalian dan pemanfaatan lahan. Secara umum, rapergub ini akan diperuntukan kepada kepala daerah, yang wilayahnya masuk kawasan IKN, serta daerah penyangga.

“Bupati dan wali kota di PPU, Kutai Kartanegara, Balikpapan, Samarinda. Peruntukannya buat mereka, termasuk kepada camat, agar tidak melakukan hal-hal terkait lahan,” ungkapnya.

Baca Juga :  Kunjungi Korban Kebakaran, Andi Harun Berikan Motivasi Hingga Carikan Solusi

Dalam rapergub lahan IKN nantinya juga akan membatasi izin tinggal di kawasan sekitar lokasi pembangunan IKN. Secara spesifik, pergub tersebut akan memberi panduan tentang kawasan mana yang boleh dan mana yang tidak boleh dijadikan kawasan tinggal di kawasan IKN.

“Di pergub nanti akan lebih banyak arahan kepada bupati/wali kota daerah penyangga, camat, notaris, untuk lakukan berbagai pengendalian dan tidak melegalisir akte izin jual beli dalam jumlah besar,” paparnya.

Meski begitu, isi pergub nantinya akan menyesuaikan isi Undang-Undang IKN yang saat ini masih dibahas di DPR RI. (rkm//)

Share :

Berita Terkait

Ragam

Kejang-kejang Dikira Gejala Covid-19, Ternyata Enam Anjal Lagi Pesta Lem di Kolong Jembatan

Ragam

Tren Baru Setelan Pengantin Pria di Masa New Normal, Desainer: Lebih Sederhana, Pakai Jas Biasa dan Dasi Panjang

Ragam

Waduh! Peserta Ijtima Asal Bontang Pulang, Pas Berangkat Pamit ke Kemenag, Giliran Pulang Tak Ada Kabar

Ragam

PAD Kaltim 2020 Anjlok, Komisi II Puji Dinas Perkebunan yang Mampu Hasilkan PAD Lewat Retribusi

Ragam

Belum Ada Keputusan, Tiga Lokasi Isolasi Terpusat Pasien Covid-19 Masih Dipertimbangkan Pemprov Kaltim 

Ragam

Puji Tuhan, Bentang Tengah Jembatan Pulau Balang Tersambung, Pembebasan Lahan Jalan Pendekat Masih Berproses

Ragam

Dampak Tracing Testing Maksimal, Tren Kasus Harian Tinggi di Kaltim Mengalami Kenaikan

Ragam

Waduh!! Ada 17 Kasus Penyebaran Lokal Covid-19 di Kaltim, Sebagian Besar Satu Keluarga