Home / Ragam

Selasa, 18 Februari 2020 - 20:36 WIB

Pergub IKN Berproses di Mendagri, Berisi Pengamanan Lahan di IKN

Kaltimminutes.co, Samarinda – Pemindahan ibu kota negara (IKN) ke Kaltim (PPU-Kukar), membuat spekulan tanah menyasar Bumi Etam.

Mengantisipasi hal tersebut, Isran Noor, Gubernur Kaltim mencanangkan penerbitan Peraturan Gubernur (Pergub) tentang pengamanan lahan di kawasan IKN. Hal ini dilakukan guna mendukung percepatan pemindahan IKN.

Saat ini, pergub tersebut tengah berproses di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), untuk proses tahap pertama.

Suroto, Kepala Biro Hukum Setprov Kaltim menyampaikan, pihaknya telah menyampaikan rancangan pergub ke Kemendagri, guna meminta saran dan fasilitas tahap pertama pergub tersebut.

“Di Kemendagri, kami diundang kita rapat, membahasa rapergub tersebut. Kami lalu disuruh melakukan perbaikan. Sudah kami perbaiki dan kirimkan kembali dua pekan lalu,” kata Suroto, dikonfirmasi Selasa (18/2/2020).

Baca Juga :  Ini Cara Menghindari Virus Corona Menurut Dokter RSUD AWS Samarinda

Ditargetkan, proses fasilitasi rapergub di Kemendagri akan memakan waktu 15 hari. Dengan catatan tidak ada perbaikan lagi yang diminta oleh pihak kementerian. Meski begitu, Suroto tidak bisa memastikan kapan rampung membahas rancangan Pergub Pengendalian, Pemanfaatan Lahan di Kawasan IKN dan Daerah Penyangganya ini.

“Saya belum bisa memastikan kapan rampung di Kemendagri. Biasanya untuk peraturan setingkat daerah memakan waktu 15 hari,” jelasnya.

Pergub ini diketahui berfokus pada pengendalian dan pemanfaatan lahan. Secara umum, rapergub ini akan diperuntukan kepada kepala daerah, yang wilayahnya masuk kawasan IKN, serta daerah penyangga.

“Bupati dan wali kota di PPU, Kutai Kartanegara, Balikpapan, Samarinda. Peruntukannya buat mereka, termasuk kepada camat, agar tidak melakukan hal-hal terkait lahan,” ungkapnya.

Baca Juga :  Satgas Covid-19 Balikpapan Gugur, Kabid P2 Dinkes Balikpapan Dilaporkan Meninggal Dunia Dengan Status Positif Covid-19

Dalam rapergub lahan IKN nantinya juga akan membatasi izin tinggal di kawasan sekitar lokasi pembangunan IKN. Secara spesifik, pergub tersebut akan memberi panduan tentang kawasan mana yang boleh dan mana yang tidak boleh dijadikan kawasan tinggal di kawasan IKN.

“Di pergub nanti akan lebih banyak arahan kepada bupati/wali kota daerah penyangga, camat, notaris, untuk lakukan berbagai pengendalian dan tidak melegalisir akte izin jual beli dalam jumlah besar,” paparnya.

Meski begitu, isi pergub nantinya akan menyesuaikan isi Undang-Undang IKN yang saat ini masih dibahas di DPR RI. (rkm//)

Share :

Berita Terkait

Ragam

Kabar Baik! 1 PDP di IA Moeis Samarinda, Dinyatakan Negatif Covid-19

Ragam

Vaksinasi Samarinda Sentuh 75 Persen, Kadinkes Tegaskan Tahap 1 Sudah Rampung

Ragam

Wagub Kaltim Minta Jalan Ambruk di Poros Bontang-Sangatta Diperbaiki

Ragam

Petani Laporkan Penyerobotan Lahan untuk Tambang kepada Presiden

Ragam

Hadi Mulyadi Sebut Kaltim Belum Siap Terapkan Kehidupan Normal Baru, Ini Syarat Penerapan New Normal Menurut Pusat

Ragam

Awas Kena Tipu, Ada Akun Isran Noor KW di Facebook

Ragam

Sertifikat Laik Fungsi Jembatan Mahakam IV Belum Terbit, Dinas PUPR Kaltim Masih Tunggu Pleno KKJKT

Ragam

Mulai Hari Ini, Siswa SMA/SMK Akan Belajar Online di Rumah