Home / Ragam

Selasa, 18 Februari 2020 - 20:36 WIB

Pergub IKN Berproses di Mendagri, Berisi Pengamanan Lahan di IKN

Kaltimminutes.co, Samarinda – Pemindahan ibu kota negara (IKN) ke Kaltim (PPU-Kukar), membuat spekulan tanah menyasar Bumi Etam.

Mengantisipasi hal tersebut, Isran Noor, Gubernur Kaltim mencanangkan penerbitan Peraturan Gubernur (Pergub) tentang pengamanan lahan di kawasan IKN. Hal ini dilakukan guna mendukung percepatan pemindahan IKN.

Saat ini, pergub tersebut tengah berproses di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), untuk proses tahap pertama.

Suroto, Kepala Biro Hukum Setprov Kaltim menyampaikan, pihaknya telah menyampaikan rancangan pergub ke Kemendagri, guna meminta saran dan fasilitas tahap pertama pergub tersebut.

“Di Kemendagri, kami diundang kita rapat, membahasa rapergub tersebut. Kami lalu disuruh melakukan perbaikan. Sudah kami perbaiki dan kirimkan kembali dua pekan lalu,” kata Suroto, dikonfirmasi Selasa (18/2/2020).

Baca Juga :  Janji Politik, Rahmad-Thohari Janjikan Program Kesehatan dan Pendidikan Gratis di Balikpapan

Ditargetkan, proses fasilitasi rapergub di Kemendagri akan memakan waktu 15 hari. Dengan catatan tidak ada perbaikan lagi yang diminta oleh pihak kementerian. Meski begitu, Suroto tidak bisa memastikan kapan rampung membahas rancangan Pergub Pengendalian, Pemanfaatan Lahan di Kawasan IKN dan Daerah Penyangganya ini.

“Saya belum bisa memastikan kapan rampung di Kemendagri. Biasanya untuk peraturan setingkat daerah memakan waktu 15 hari,” jelasnya.

Pergub ini diketahui berfokus pada pengendalian dan pemanfaatan lahan. Secara umum, rapergub ini akan diperuntukan kepada kepala daerah, yang wilayahnya masuk kawasan IKN, serta daerah penyangga.

“Bupati dan wali kota di PPU, Kutai Kartanegara, Balikpapan, Samarinda. Peruntukannya buat mereka, termasuk kepada camat, agar tidak melakukan hal-hal terkait lahan,” ungkapnya.

Baca Juga :  Banyak Perubahan di Kota Samarinda, Rektor Untag Puji Program 100 Hari Kerja Andi Harun-Rusmadi

Dalam rapergub lahan IKN nantinya juga akan membatasi izin tinggal di kawasan sekitar lokasi pembangunan IKN. Secara spesifik, pergub tersebut akan memberi panduan tentang kawasan mana yang boleh dan mana yang tidak boleh dijadikan kawasan tinggal di kawasan IKN.

“Di pergub nanti akan lebih banyak arahan kepada bupati/wali kota daerah penyangga, camat, notaris, untuk lakukan berbagai pengendalian dan tidak melegalisir akte izin jual beli dalam jumlah besar,” paparnya.

Meski begitu, isi pergub nantinya akan menyesuaikan isi Undang-Undang IKN yang saat ini masih dibahas di DPR RI. (rkm//)

Share :

Berita Terkait

Ragam

Beredar Kabar Ketua DPRD Kaltim Akan Di-PAW, Makmur HAPK: Belum Tahu Saya

Ragam

Gunung Manggah Jadi Jalur Tengkorak, Dishub Samarinda Akan Tempatkan Personel Lapangan

Ragam

Kasus Konfirmasi Positif di Kaltim Capai 54 Pasien, Terbanyak dari Klaster Ijtima Gowa

Ragam

Disporapar Balikpapan Tengah Fokus pada Persiapan Program Pariwisata RPJMD Wali Kota Terpilih, Ini Katanya

Ragam

Tongkang Miring Gegara Bocor, Pengangkut Batu Bara Ini Nyaris Tenggelam di Pulau Buaya

Ragam

Masih Soal Viralnya Gadis Penjual Es Kelapa di Samarinda Seberang, Ini Komentar Netizen

Ragam

Punya Riwayat Penyakit Jantung, Jenazah Bupati Paser Dimakamkan di Tanah Grogot

Ragam

Jubir Satgas Covid-19 Kaltim Minta Warga Waspadai Penularan Virus di Lingkungan Keluarga, Ini Alasannya