Home / Ragam

Minggu, 10 Oktober 2021 - 14:41 WIB

Rancangan KUPA PPAS 2021 Sudah Disepakati Pemprov dan DPRD Kaltim, Paripurna Pengesahan Digelar Besok

Hadi Mulyadi, Wakil Gubernur Kaltim/ IST

Hadi Mulyadi, Wakil Gubernur Kaltim/ IST

Kaltimminutes.co, Samarinda – Dibahas sejak akhir Agustus 2021, kebijakan umum perubahan anggaran serta prioritas plafon anggaran sementara (KUPA PPAS) berjalan mandek.

KUPA PPAS alot dibahas sepanjang bulan September 2021, antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov Kaltim, dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD.

Akhir September KUPA PPAS belum disepakati bersama.

TAPD beralasan pembahasan mandek lantaran anggota dewan belum menyerahkan pokok pikiran (pokir). Sedangkan DPRD merasa pemprov perlu memaksimalkan belanja APBD murni 2021.

Awal Oktober, berhembus dari kedua belah pihak, pengelolaan anggaran Kaltim bakal kembali ke pagu APBD murni 2021.

Artinya, tidak ada pengesahan APBD perubahan.

Baca Juga :  Tinjau Lokasi Inti IKN, Pemprov Kaltim Berencana Bebaskan 13 Hektare Lahan untuk Suplai Air Baku

Hingga pada Jumat malam (8/10/2021) beredar jadwal resmi Banmus DPRD Kaltim. Pada Senin (11/10/2021) besok, DPRD Kaltim akan menggelar rapat paripurna.

Agenda paripurna, penandatanganan kesepakatan bersama rancangan KUPA PPAS 2021.

Jadwal paripurna itu dibenarkan oleh Hadi Mulyadi, Wakil Gubernur Kaltim.

“Senin besok diparipurnakan APBDP,” jawab Hadi Mulyadi singkat, dikonfirmasi Minggu (10/10/2021).

Hadi menjelaskan baik TAPD dan Banggar telah menyepakati rancangan KUPA PPAS. Setelah itu dilakukan pembahasan lebih rinci terkait program yang akan masuk di rancangan APBDP.

“Sudah, sudah disepakati dengan dewan rancangan KUPA PPAS tahun 2021,” jelasnya.

Baca Juga :  Program 200 Ribu Rumah Layak Huni Pemprov Kaltim, Diapresiasi DPRD Kaltim: Ini Saatnya Dinikmati Rakyat

Dari usulan KUPA PPAS, yang disampaikan TAPD ke Banggar akhir Agustus lalu, terjadi perubahan pada anggaran belanja dan pendapatan daerah.

Pendapatan daerah, diusulkan mengalami penurunan sebesar Rp366,21 miliar.

Pada APBD murni pendapatan diketok sebesar Rp9,95 triliun. Angka itu berubah di APBDP menjadi Rp9,22 triliun.

Untuk anggaran belanja daerah diusulkan naik sebesar Rp558,34 miliar.

Di APBD murni belanja diketok dengan angka Rp11,61 triliun. Belanja di APBDP diusulkan menjadi Rp12,17 triliun.

Defisit anggaran sebesar Rp 2,95 triliun akan ditutupi menggunakan dana SiLPA tahun 2020 lalu sebesar Rp2,953 triliun. (*)

Share :

Berita Terkait

Ragam

Antisipasi Kerumunan di Pasar Jelang Lebaran, Andi Harun Beri Instruksi Khusus ke Beberapa OPD Kampanyekan 3 M

Ragam

Apresiasi Panen di Sumsel, Mendes Ajak Petani untuk Terus Meningkatkan Produktivitas Pertanian

Ragam

Bintangi Film The Expendables 4, Iko Uwais Puji Jason Statham yang Menjadi Lawan Mainnya

Ragam

Hayu!! Seluruh Anggota DPRD Samarinda akan Ikuti Rapid Test Covid-19 Pekan Depan

Ragam

Dosen Kedokteran Unmul Sebut Cuaca Panas Bisa Bunuh Virus Corona

Ragam

Tak Perlu Hasil Tes Swab Masuk Samarinda, Cukup Hasil Negatif Rapid Test

Ragam

4 Terkonfirmasi Positif, 253 Pedagang Pasar Muara Rapak Balikpapan Diswab Massal

Ragam

Lahan Warga Belum Dibebaskan, Pembangunan Dua Jalur Jalan Samarinda Seberang Mangkarak Sejak 2013