Home / Ragam

Senin, 3 Februari 2020 - 19:33 WIB

RDP di Komisi III DPRD Kaltim, Warga Kutim Keluhkan Minimnya Kontribusi KPC Bagi Masyarakat

Kaltimminutes.co, Samarinda – Perdebatan antara masyarakat Kutai Timur melalui Forum Perjuangan Pemberdayaan Masyarakat Kutai Timur (FPPMKT) dengan PT. Kaltim Prima Coal (PT KPC) berujung dengan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III DPRD Kaltim.

Kedua pihak bertemu dalam satu forum yang difasilitasi komisi III, Senin (3/2/2020) siang di ruang rapat gedung E, komplek kantor DPRD Kaltim.

Dalam pertemuan ini perwakilan FPPMKT mengeluhkan minimnya kontribusi PT. KPC kepada masyarakat  Kutai Timur.

“Ada perhatian, tapi tidak memadai. KPC kan perusahaan besar, harusnya memiliki efek yang besar juga buat masyarakat. Bisa dicek tidak ada pengusaha lokal disana yang besar, semua didatangkan dari luar Kutim yang menikmati,” tutur Herlan Mapatitti, sekretaris FPPMKT.

Herlan menambahkan, permintaan masyarakat dianggap rasional mengingat banyak dampak yang ditimbulkan akibat operasional perusahaan di daerah mereka.

Baca Juga :  [BREAKING NEWS] Bikin Panik Dikira Gejala Corona, Pria Mabuk Ini Bikin Geger Pengguna Jalan Antasari

“Produksi mereka besar, alat berat hulu hilir, kita cuma dapat debunya, dampaknya. Tidak pernah diberikan pekerjaan kami-kami masyarakat disana. Kita ini perlu dibina, tapi perusahaan tidak pernah ajak bicara,” tambah Herlan.

Herlan mengambil contoh kecil terkait limbah yang dihasilkan perusahaan, tidak pernah diijinkan untuk dikelola masyarakat.

“Limbah aja kita minta tidak dikasih, apalagi yang pokok, kan tidak manusiawi. Contoh kecil tunggul-tinggul pohon Ulin itu kan bertumpuk tidak dimanfaatkan, tapi tidak pernah dikasih. Maksud kami, cukuplah perusahaan ambil batubaranya yang besar itu, ambil untung banyak, yang kecil-kecil berikan ke masyarakat,” jelas Herlan.

Dikonfirmasi terkait ini, Manajemen PT. KPC yang dihadiri langsung Wawan Setiawan, General Manager External Affairs and Sustainable Development PT. KPC membantah pernyataan warga.

Pihak perusahaan mengaku telah membangun kemitraan dengan masyarakat Kutai Timur.

Baca Juga :  DPRD Kaltim Rapat Anggaran Tertutup hingga Buat Tatib Khusus Jurnalis, Pengamat: Dewan Sedang Merencanakan Kejahatan

“Kita telah lakukan kewajiban perusahaan disana. Terkait bentuk-bentuk pekerjaan, ya silakan mengikuti mekanisme yang ada, lelang dan sebagainya. Kan semua tertera dalam peraturan,” tutur Wawan Setiawan.

Terkait limbah yang dimaksud warga, Wawan menyebut kepemilikan negara, jadi harus melalui mekanisme.

“Yang dimaksud limbah itu berstatus milik negara sesuai ketentuan, ada mekanismenya untuk pengelolaan, silakan ikutin aturan mainnya,” lanjut Wawan.

Dari hasil pertemuan ini, komisi III DPRD Kaltim akan membawa persoalan ini ke Kementrian ESDM guna melihat kejelasannya. Rencananya agenda akan digelar pada 21 Februari mendatang.

“Ada titik terang, nanti kita akan bawa ke pusat (Kemen ESDM). Keputusannya bagaimana, ya kita lihat nanti hasil pertemuan kita di Jakarta,” pungkas Hasan Mas’ud, ketua Komisi III DPRD Kaltim. (rkm//)

 

Share :

Berita Terkait

Ragam

Pergub IKN Berproses di Mendagri, Berisi Pengamanan Lahan di IKN

Ragam

Begini Keadaan Dua Korban Kecelakaan Tunggal Pickup Terbalik di Suryanata, Korban Sempat Terkapar di Jalan

Ragam

Hingga Sabtu (2/5/2020) Ada 17 Kematian PDP di Kaltim, Ini Rinciannya

Ragam

Tambahan Waktu 50 Hari Pembangunan BPKAD Kaltim Sesuai Aturan, Denda Kontraktor Waktu Masuk APBD Kaltim

Ragam

Jelang Iduladha di Tengah Pandemi, Pedagang Keluhkan Sepinya Minat Beli Hewan Kurban

Ragam

Diduga Kelaparan, Perempuan Asal Jawa Tengah Ditemukan Meninggal di Kamar Kost

Ragam

Banjir di Jalan Juanda Samarinda, Pengendara Motor Terjebak hingga Menginap di Musala SPBU

Ragam

78 Lab Sudah Dipersiapkan, Jokowi Minta Gugus Tugas Covid-19 Perluas Jangkauan Tes PCR