Home / Ragam

Jumat, 26 November 2021 - 17:42 WIB

Seluruh Fraksi di DPRD Kaltim Sepakat Tolak Pergub 49/2020, Ini Alasannya

Suasana rapat paripurna DPRD Kaltim, Jumat (26/11/2021) fraksi di DPRD kompak sepakat menolak Pergub 49/2020

Suasana rapat paripurna DPRD Kaltim, Jumat (26/11/2021) fraksi di DPRD kompak sepakat menolak Pergub 49/2020

Kaltimminutes.co, Samarinda – Seluruh fraksi di DPRD Kaltim seluruhnya kompak menolak Peraturan Gubernur (Pergub) Kaltim Nomor 49 Tahun 2020.

Pergub tersebut diketahui mengatur tata cara pemberian, penyaluran, dan pertanggung jawaban belanja bantuan keuangan pemerintah daerah, termasuk pokok pikiran anggota DPRD Kaltim.

Poin krusial yang ditolak adalah Pasal 5, ayat 4, yang berisi besaran bantuan keuangan minimal Rp2,5 miliar per paket kegiatan.

Poin itu pun, membuat seluruh fraksi di DPRD Kaltim, meminta agar Pergub 49/2020 dicabut oleh Gubernur Kaltim.

Hal itu disampaikan Baharuddin Muin, dari Fraksi Gerindra saat penyampaian pandangan umum fraksi terhadap nota keuangan RAPBD 2022.

“Kami dari Fraksi Gerindra menolak dan mengusulkan untuk dicabut Pergub 49/2020. Karena hal ini hanya menghambat bantuan ke masyarakat, yang berdampak pada serapan anggaran,” kata Muin, Jumat (26/11/2021).

Pasalnya, pemberlakuan Pergub 49/2020 sangat membatasi anggota dewan dalam merealisasikan aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat.

Baca Juga :  Diskes Kaltim Pastikan Satu Pasien Positif Corona di Kaltim

Penolakan juga disampaikan oleh Fraksi PKB.

Disampaikan Jahidin, juru bicara fraksi, meminta Pemprov Kaltim mencabut Pergub 49/2020 khususnya di pasal 5 ayat 4.

“Hal ini mempersulit masyarakat dalam mendapatkan bantuan keuangan di kab/kota maupaun provinsi, maupun dana aspirasi anggota DPRD,” paparnya.

Saat melakukan reses, aspirasi yang disampaikan warga ke anggota dewan kadang berbeda di tiap daerah dalam dapil.

Cenderung aspirasi yang disampaikan warga berada di bawah batas minimal anggaran yang dipersyaratkan dalam Pergub 49.

“Permintaan masyarakat tidak mesti sama dengan permintaan masyarakat di daerah daerah lain yang dikunjungi. Cenderung selalu di bawah dari batas minimal nominal yang ditentukan oleh pergub 49/2020,” tegasnya.

Selain batas minimum Rp2,5 miliar, DPRD Kaltim juga menyoroti pasal 5, ayat 3, Pergub 49/2020, yang menyebut dokumen perencanaan akan menjadi bahan pertimbangan gubernur menyetujui program usulan bantuan keuangan dan pokir dewan.

Baca Juga :  Muhammad Sabani Akui Adanya Rencana Pembangunan RS Korpri di Stadion Sempaja, DPRD Kaltim Justru Tak Tahu

Dalam pasal itu, Pemprov Kaltim menetapkan syarat usulan pokok pikiran (pokir) anggota dewan harus melampirkan beberapa syarat dokumen.

Dokumen yang dimaksud, di antaranya, Detail Engineering Design (DED), Kerangka Acuan Kerja (KAK), Rencana Anggaran Biaya (RAB), dan status lahan lokasi kegiatan.

DPRD Kaltim dengan tegas menolak syarat tersebut.

“Kami sudah menyampaikan usulan pokir, yang berkewajiban menyempurnakan program pemerintah daerah,” tegas Makmur HAPK, Ketua DPRD Kaltim.

Menurut Makmur, yang bertugas membuat dokumen perencanaan dari usulan pokir dewan adalah pemerintah daerah melalui OPD terkait.

Tugas anggota dewan hanya menampung aspirasi warga, dan mengusulkannya ke pemerintah daerah

“Itu tugas mereka (pemerintah daerah), tugas kami menampung pokok aspirasi dari masyarakat, kami sampaikan diolah disempurnakan oleh pemerintah,” pungkasnya. (*)

Share :

Berita Terkait

Ragam

Iwan Wahyudi Soroti Metode Belajar Daring, Kenapa?

Ragam

PDP Covid-19 Bertambah 15 Kasus, OTG Mulai Dilirik Dinkes Kaltim

Ragam

Waduh!! Satu Keluarga Dinyatakan Positif Covid-19 di Berau, Salah Satunya Bocah 8 Tahun

Ragam

Hotel Selyca Samarinda Tunggak Bayar Pajak Miliaran Rupiah, Bapenda Pasang Spanduk Beri Peringatan 

Ragam

Bea Cukai Balikpapan Musnahkan Ratusan Sex Toys dan Barang Lain Hasil Sitaan

Ragam

Dinsos Balikpapan Targetkan Penyaluran Bantuan Tunai Dilakukan Akhir Agustus

Ragam

Update Covid-19 Kaltim, Per Rabu Bertambah 14 Kasus, Nyaris Seluruhnya Berasal dari Klaster Ijtima Gowa

Ragam

Buka Kegiatan Penilaian Potensi dan Kompetensi Bagi Pejabat Tinggi Patama, Wali Kota Balikpapan Minta Asessor Bekerja Profesional