Home / Ragam

Kamis, 28 Januari 2021 - 00:18 WIB

Sesuai Aturan, Pembangunan Gedung BPKAD Kaltim Dapat Tambahan Waktu 50 Hari, Denda Masuk PAD

Proses pembangunan pekerjaan fisik gedung baru BPKAD Kaltim/ IST

Proses pembangunan pekerjaan fisik gedung baru BPKAD Kaltim/ IST

Kaltimminutes.co, Samarinda – Molornya pembangunan gedung baru BPKAD Kaltim, sempat disinggung oleh DPRD Kaltim.

Namun, sesuai aturan Peraturan Presiden maupun Peraturan Menteri PUPR, memberikan jalan tak adanya pelanggaran dari pembangunan gedung yang didanai APBD Kaltim tersebut.

Sesuai aturan, pembangunan gedung baru Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kaltim, di Jalan Kesuma Bangsa Samarinda, dapat tambahan 50 hari pengerjaan fisik bangunan.

Rahmat Hidayat, Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Kaltim, menjelaskan penambahan 50 hari perpanjangan pengerjaan tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri (Permen) Nomor 14 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri PUPR No.07/PRT/M/2019, tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia.

Baca Juga :  Fraksi PKB Minta Ketua DPRD Surati Dinas PUPR Kaltim, Sebagai Penolakan Tarif Tol Balsam

“Pemberian kesempatan kepada penyedia menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender, sejak masa berakhirmya pelaksanaan pekerjaan,” kata Rahmat, dihubungi Rabu (27/1/2021).

Diketahui, royek pembangunan gedung BPKAD masa kerjanya berakhir pada 30 Desember 2020 tahun lalu.

Kontraktor diberi waktu 50 hari lagi untuk menyelesaikan bangunan fisik tersebut, dengan denda waktu berjalan.

Baca Juga :  Beredar Kabar Adi Darma Positif Covid-19, Basri Rase: Mohon Doanya

“Pemberian denda keterlambatan pekerjaan, dimuat dalam Peraturan Presiden (Perpres) nomor 16 tahun 2018,” tegasnya.

Dalam Perpres tersebut berisi jika terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan, penyedia dikenakan denda satu permil dari nilai kontrak. Atau satu permil dari nilai bagian kontrak untuk setiap hari keterlambatan.

Dengan pembayaran denda keterlambatan pembangunan gedung BPKAD tersebut, memberikan keuntungan bagi Pemprov Kaltim.

Pasalnya, pembayaran denda tersebut akan dimasukan ke dalam pendapatan asli daerah (PAD). (rkm//)

Share :

Berita Terkait

Ragam

Cerita Pedagang Kecil yang Bahagia Pemerintah Terapkan Relaksasi, Bertahan di Tengah Pandemi Covid-19

Ragam

Jelang Iduladha, Pedagang Hewan Kurban Kembali Hadir, Tapi dengan Stok Terbatas Akibat Covid-19

Ragam

Mantap! Rapid Test Buatan Pengusaha Indonesia Diklaim Miliki Keakuratan 92 Persen

Ragam

Instruksi Wali Kota Samarinda, Sekolah di Kecamatan Zona Merah Tak Lakukan Belajar Tatap Muka

Ragam

Yang Ditakutkan Terjadi, Samarinda Transmisi Lokal, 19 Nakes RSUD IA Moeis Positif Corona

Ragam

Pria di Samarinda Tewas Akibat Kecelakaan Tunggal, Diduga Berkendara Saat Mabuk
Gedung Universitas Mulawarman Samarinda

Ragam

Terkonfirmasi Positif Covid-19 Tanpa Gejala, Rektor Unmul Lakukan Isolasi Mandiri

Ragam

Cegah Penyebaran Covid-19, RSUD AWS Tiadakan Jam Besuk