Home / Ragam

Kamis, 11 November 2021 - 20:08 WIB

Silpa 2020 Masih Bersisa Tutupi Defisit 2022 Jadi Pertanyaan, Ketua DPRD Kaltim Bilang Begini

Makmur HAPK, Ketua DPRD Kaltim

Makmur HAPK, Ketua DPRD Kaltim

Kaltimminutes.co, Samarinda – Pemprov dan DPRD Kaltim telah menyetujui rancangan KUA PPAS 2022, pada Selasa (9/11/2021) lalu.

Berdasarkan KUA PPAS yang disepakati bersama, belanja daerah 2022 memdatang disetujui sebesar Rp11,5 triliun. Sementara anggaran pendapatan daerah ditarget sebesar Rp10,86 triliun.

Dari postur KUA PPAS itu, Kaltim diproyeksi akan mengalami defisit pada 2022 mendatang sekitar Rp650 miliar.

Menutupi defisit itu, Pemprov Kaltim bakal memanfaatkan dana sisa lebih penggunaan anggaran tahun sebelumnya (Silpa) 2020, dan Silpa 2021 ini.

“Akan kami tutupi pakai Silpa yang belum digunakan di tahun 2020 dan Silpa tahun berjalan,” ungkap Fathul Halim, Asisten III Sekprov Kaltim, Selasa lalu.

Baca Juga :  Kirim Perwakilan, Makmur HAPK Ambil Formulir Pencalonan Ketua Golkar Kaltim

Silpa 2020 dan Silpa 2021 diperkirakan mencapai Rp876,59 miliar.

Penggunaan sisa dana Silpa 2020 untuk menutupi defisit 2022 pun, jadi pertanyaan.

Pasalnya, penggunaan dana Silpa 2020 seluruhnya dikelola atau dibelanjakan untuk tahun anggaran 2021.

Pun jika Silpa tahun 2020 sebesar Rp2,1 triliun masih memiliki sisa anggaran pada 2021 ini, mestinya dilaporkan dan masuk dalam Silpa 2021.

Makmur HAPK, Ketua DPRD Kaltim menyebut mestinya Silpa 2020 digambarkan di APBD perubahan 2021 lalu.

Baca Juga :  Kurir Coba Hilangkan Barang Bukti Saat Digerebek Polisi, Bandar Ikut Tertangkap

“Itu jadi pertanyaan memang, mestinya Silpa tahun 2020 digambarkan di APBD perubahan 2021 kemarin. Nah ternyata, masuk lagi ke 2022,” kata Makmur, dikonfirmasi Kamis (11/11/2021).

Penyebab Silpa 2020 tidak terlaporkan dari sisi detail penggunaan anggaran, menurut Makmur diakibatkan lantaran Kaltim tidak mengetok membahas APBD perubahan di 2021.

Akhirnya, terkait pelaporan dan penggambaran dana Silpa 2020 perlu melakukan penyesuaian.

“Kan harunya digambarkan di APBDP 2021, tapi karena tahun ini kita gak ada perubahan,” jelasnya.

“Nanti saya coba cek bagaimana mekanismenya oleh Pemprov Kaltim,” pungkasnya. (*)

Share :

Berita Terkait

Ragam

Kominfo Blokir 622 Website Perdagangan Berjangka, Warga Kaltim Diimbau Jangan Mudah Percaya Rayuan Investasi

Ragam

Bertemu Langsung untuk Dengar Keluh Kesah Warga Berambai, Afif Rayhan Harun Mengaku Bangga

Ragam

Dinkes Samarinda Beri Penjelasan Terkait Kasus Surat Rapid Test Palsu 4 Calon Penumpang di Bandara APT Pranoto

Ragam

Hujan Lebat di Samarinda, Satu Pemotor Tewas Tertimpa Pohon Tumbang

Ragam

Mulai Merangkak, Harga Kebutuhan Pokok Mulai Naik H-10 Jelang Ramadan di Pasar Tradisional

Ragam

Masih Tunggu SK dari Mendagri, Pemprov Kaltim Jadwalkan Pelantikan Pjs Pada 26 September

Ragam

Tes Massal Covid-19 Samarinda Belum Bisa Dilakukan, Dinkes Berdalih Stok Rapid Test Kurang

Ragam

Gelar Vaksinasi Covid-19, Bunda PAUD Kesusahan Mencari Target