Home / Ragam

Selasa, 14 April 2020 - 15:29 WIB

SKB 2 Menteri Minta Rasionalisasi Anggaran Daerah 50 Persen, Program Fisik dan Non Fisik Dievaluasi

Muhammad Sabani, Plt Sekprov Kaltim

Muhammad Sabani, Plt Sekprov Kaltim

Kaltimminutes.co, Samarinda – Pandemi Covid-19 tidak hanya berdampak ke masalah kesehatan, tapi juga ke keuangan daerah dan pusat.

Akhirnya, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan RI mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) terkait penanganan Covid-19.

Keputusan itu bernomor 119/2813/SJ dan Nomor 177/ KMK.07/2020 Tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019, Serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional.

Surat ditetapkan di Jakarta, pada 9 April 2020 ditandatangani Mendagri Tito Karnavian dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

SKB tersebut berimbas pada keuangan daerah, termasuk Pemprov Kaltim. Pasalnya Pemprov Kaltim diminta untuk melakukan rasionalisasi belanja pegawai, rasionalisasi belanja barang/ jasa sekurang-kurangnya sebesar 50 persen dengan mengurangi anggaran belanja. Selain itu juga untuk rasionalisasi belanja modal sekurang-kurangnya 50 persen dengan mengurangi anggaran belanja.

Menanggapi SKB tersebut, Muhammad Sabani, Plt Sekretaris Provinsi Kaltim menyampaikan pihaknya akan melakukan penyesuaian sesuai surat tersebut. Termasuk penyesuaian penerimaan daerah dan penyesuaian pemotongan beberapa belanja daerah yang tertuang dalam SKM dua menteri tersebut.

Baca Juga :  Kartini Inspirasi Milenial

“Kami hari ini sudah melakukan konsolidasi di tingkat TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah). Kami akan membuat surat ke OPD (Organisasi Perangkat Daerah) untuk melakukan pemotongan. Simulasi kami, APBD Kaltim akan turun dari Rp 11,84 triliun menjadi sekitar Rp 6,7 triliun. Cuma untuk Covid-19 sudah kami siapkan dari realokasi dan pergeseran itu ada Rp 388 miliar. tentu Rp 388 miliar ini akan masuk dalam belanja setelah melakukan pemotongan nanti,” kata Sabani, dikonfirmasi via telepon, Selasa (14/4/2020).

Sabani menjelaskan penurunan di APBD Kaltim tersebut, dipengaruhi adanya kemungkinan transfer dari pusat menurun atau tidak sesuai dengan rencana. Akibatnya pendapatan daerah juga tidak sesuai rencana, maka pendapatan yang berkurang perlu menyesuaikan belanja.

“Makanya belanja barang dan jasa serta belanja modal dipotong 50 persen. karena pendapatan daerah kemungkinan akan turun drastis,” jelasnya.

Rasionalisasi anggaran ini diyakini akan berdampak pada program pembangunan di Kaltim, tidak hanya program yang bersifat non fisik, proyek fisik turut terkena imbas.

“Nanti kami lihat. Tapi kemungkinan semua kena. Karena yang terkena pangkas otomatis tidak bisa jalan. fisik dan non fisik kena juga, karena itu belanja modal, barang dan jasa yang diminta dipangkas,” tegasnya.

Baca Juga :  Fase Pertama Vaksinasi, Belum Semua Nakes di Kaltim Dapat Jatah Vaksin

Dikonfirmasi program mana saja yang akan dipotong atau dibatalkan, Sabani menyebut pihaknya masih melakukan pembahasan ke OPD-OPD di Kaltim. Pihak pemprov juga diminta untuk membuat laporan hasil penyesuaian dan pemotongan anggaran ke Kementerian Dalam Negeri RI.

“Kan kami baru trima suratnya, belum tahu proyek mana saja yang kena. Karena kan 50 persen, itu kan banyak dari belanja berapa dipotong separo. sedang dihitung ulang. kami diberi waktu 2 pekan untuk penyesuaian dan pemotongan. setelah itu dilaksanakan dan dilapor ke Kemendagri,” pungkasnya.

Diketahui, Pemprov Kaltim diminta menyampaikan hasil penyesuaian APBD itu kepada Menteri Dalam Negeri RI dengan jangka waktu paling lambat 2 minggu setelah keputusan brsama itu dibuat.

Jika dalam prosesnya pemda tak bisa ataupun belum menyampaikan laporan hasil penyesuaian APBD, maka pusat akan menunda penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) dan atau Dana Bagi Hasil (DBH). (rkm//)

Share :

Berita Terkait

Ragam

1 Nakes Positif Covid-19, Puskesmas Sepinggan Hentikan Layanan Sementara

Ragam

Tunggu Hasil Rapid Test, Balikpapan Segera Mulai Simulasi Pembelajaran Tatap Muka

Ragam

Terobos Dua Area IPA Tanpa Izin, Perumdam Tirta Kencana Laporkan Penerobos ke Polisi

Ragam

Kasus Jembatan Dondang Ditabrak Sampai Retak, Penabrak Didenda Rp 1 Miliar, Udin: Denda Saja Tidak Cukup!

Ragam

Perjuangan Belum Usai,  Kini Masyarakat Adat Long Bentuq Meminta Keadilan kepada DPD RI

Ragam

Persiapan Pemindahan IKN, Perusda MMP Kaltim Ancang-ancang Bangun Jaringan Gas di Daerah Penyangga

Ragam

Mengenal Sosok Calon Walikota Samarinda Nomor Urut 2, Berikut Fakta Terbaru Andi Harun yang Jarang Diketahui Orang

Ragam

Samarinda Masuki Relaksasi Fase III, Polresta Samarinda Belum Berikan Izin Gelaran Resepsi Pernikahan