Home / Ragam

Selasa, 16 Februari 2021 - 16:52 WIB

Soal Aset Pemkot Ditempati DPD Golkar, Sekkot Akui Belum Berikan Surat Kuasa Eksekusi ke Kejari

FOTO : Sekretaris Kota (Sekkot) Samarinda, Sugeng Chairuddin saat dijumpai siang tadi saat mengatakan kalau Pemkot akan memberikan surat kuasa eksekusi aset daerah kepada Kejari usai pelantikan wali kota baru

FOTO : Sekretaris Kota (Sekkot) Samarinda, Sugeng Chairuddin saat dijumpai siang tadi saat mengatakan kalau Pemkot akan memberikan surat kuasa eksekusi aset daerah kepada Kejari usai pelantikan wali kota baru

Kaltimminutes.co, Samarinda – Pengakusisian aset negara, yakni gedung DPD Partai Golkar di Jalan Mulawarman, Kelurahan Karang Mumus, Kecamatan Samarinda Kota berstatus milik Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda masih menunggu tindaklanjut.

Pasalnya, beberapa waktu lalu Kejaksaan Negeri (Kejari) Samarinda melalui perintah Kejangsaan Agung (Kejagung) RI, telah menandatangani nota kesepahaman dengan Pemkot Samarinda untuk mengeksekusi sekretarian partai berlambang pohon beringin tersebut.

Coba mengkonfirmasi perihal tersebut, Sekretaris Kota (Sekkot) Samarinda, Sugeng Chairuddin menuturkan saat ini pihak Pemkot Samarinda belum memberikan balasan terkait surat kuasa yang diminta Kejari Samarinda.

Baca Juga :  Cegah Penyebaran Covid-19, Big Mall Samarinda Tutup Sementara

“Inikan cuman surat mewakilkannya yang belum. Soalnya kemarin Kejari minta penyurutan kuasanya,” tutur Sugeng saat dijumpai Selasa (16/2/2021) siang tadi.

Sugeng pun tak menampik kalau nota kesepahaman mengakuisisi aset daerah telah disepakati Pemkot dan Kejari Samarinda.

“Kita memang sudah kerja sama dan ada MoU dengan Kejari,” tegasnya.

Meski demikian, Sugeng pun menegaskan kalau tindaklanjut nota kesepahaman dengan Kejari Samarinda itu baru akan diseriusi usai pelantikan Wali Kota terpilih pada bulan ini.

Baca Juga :  Musisi Kukar Ciptakan Lagu Kenang Kematian Balita Yusuf

“Engga yang ini (Wali Kota Samarinda, Syaharie Jaang). Nanti tunggu pelantikan wali kota yang baru,” tutupnya.

Diwartakan sebelumnya, Surat Kajari Samarinda, dengan nomor Q.4H/Dok.4/04/2020, tertanggal 14 April 2020 berisi peremintaan keterangan terkait dengan penyelamatan aset negara yang dikuasai pihak ketiga. Yakni tepatnya bangunan sekretariatan DPD Golkar Kaltim, Jalan Mulawarman.

Dalam nota kesepahaman alias MoU yang telah disepakati  Pemkot dan Kejari Samarinda berisi tata aturan dan langkah-langkah penyelamatan aset daerah. (*)

Share :

Berita Terkait

Ragam

Dinkes Kaltim Maklum Rapid Test Dikomersialisasi Rumah Sakit, Surat Keterangan Negatif Covid-19 Jadi Syarat Penumpang Penerbangan

Ragam

Pria Bertato Timpas Pemilik Warnet Hingga Kritis, Alasannya Karena Tak Terima Ditegur Korban

Ragam

Penjelasan Kadisdik Kaltim Soal Mutasi Guru di Paser, Anwar: Kalau Penyegaran Itu Perlu

Ragam

Dapat Suntikan Vaksin Kedua, Sabani Akui Tak Merasakan Efek Samping

Ragam

Belum Ada Temuan di Kaltim, RSUD AWS Samarinda Siapkan Fasilitas Hadapi Penyebaran COVID-2019

Ragam

BREAKING NEWS – BOOM!! Kasus Positif Covid-19 Tambah 9 Orang, Total 44 Kasus di Kaltim, Data per Kamis (16/4/2020)

Ragam

Polresta Samarinda Terjunkan Ratusan Personel Amankan Perhitungan Suara di Kecamatan

Ragam

“Belajar dari Covid-19”, Pidato Lengkap Hardiknas 2020 Mendikbud Nadiem Makarim