Home / Ragam

Kamis, 13 Januari 2022 - 12:46 WIB

Soal Krisis Energi, Menteri ESDM Sentil Pengusaha Batu Bara yang Nakal

Ilustrasi Batu Bara /  belasting.id

Ilustrasi Batu Bara / belasting.id

Kaltimmiutes.co – Menteri ESDM,Arifin Tasrif menyentil para pengusaha batu bara yang nakal yang menyebabkan Indonesia mengalami krirsis energi sejak akhir 2021 lalu hingga kini.

Ia mengatakan Indonesia sebagai negara yang memiliki kekayaan alam termasuk batu bara tak seharusnya mengalami krisis energi.

Seharusnya Indonesia mampu memasok batu bara untuk kebutuhan energi dalam negeri.

Syaratnya, kewajiban pemenuhan kebutuhan batu bara bagi kepentingan dalam negeri alias DMO tidak dilanggar pengusaha batu bara.

“Jadi sebetulnya kalau pemasok ini disiplin memenuhi komitmen (DMO), kita tidak perlu mengalami krisis,” kata dia pada konferensi pers Kinerja ESDM 2021, Rabu (12/1).

Baca Juga :  Ingati! Jokowi Bilang Minggu Depan Harga Gula dan Bawang Putih Turun

Ia lanjut mengatakan karena pasokan batu bara dalam negeri kurang akhirnya pemerintah mengambil langkah untuk melarang ekspor batu bara keluar negeri untuk sementara waktu.

Langkah ini diambil pemerintah untuk memenuhi pasokan batu bara dalam negeri.

“Penghentian ekspor sementara dilakukan di akhir tahun, disebabkan stoknya dari pembangkit baik PLN dan IPP ini terlihat kecenderungan makin menipis dan menuju ke arah nihil apa bila tidak melakukan langkah pengamanan,” terang Arifin.

Ia mengatakan kalau saja para pengusaha batu bara tidak melanggar aturan, kirisis batu bara dalam negeri tidak akan terjadi.

Baca Juga :  Usai Beberapa Minggu Ditetapkan ke Level 2, Kini PPKM Kota Balikpapan Turun ke Level 1

Pasalnya, 40 persen dari total produksi batu bara RI mampu memenuhi spek kebutuhan pembangkit listrik PLN.

Jika produksi tahunan di kisaran 600 juta ton per tahun, maka 40 persen produksi yang bisa diserap PLN setara dengan 240 juta ton.

“Sedangkan pemakaian domestik hanya seperempatnya, jadi 150 juta ton,” kata dia.

Arifin mengatakan pemerintah akan memberi sanksi untuk para pengusaha yang melanggar aturan tersebut.
Itu lah prioritas utama adalah menjaga ketersediaan listrik untuk masyarakat karena kebijakan DMO 25 persen betul-betul mandat yang harus ditaati,” pungkasnya.

(*)

Share :

Berita Terkait

Ragam

Syamsul Komari Dibebastugaskan Sebagai Kadis Pertanahan Samarinda, Pemkot Beberkan Alasannya

Ragam

Astaga!! Update Kasus Positif Covid-19 Kaltim, Pasien Positif Tambah 17 Pasien, Total 473 Kasus

Ragam

40-an Peserta Ijtima Gowa Asal Samarinda Ikuti Rapid Test, 17 Orang Dinyatakan Reaktif Covid-19

Ragam

Program Doctor On Call Tengah Diuji Coba, Dinkes Samarinda Sebut Terintegrasi dengan 13 Rumah Sakit

Ragam

Diskes Samarinda Pastikan Belum Temukan Kasus Warga Samarinda Positif Covid-2019

Ragam

Gagal Masuk MYC 2021, Flyover Balikpapan Diproyeksikan Bakal Terima Kucuran dari APBN

Ragam

Musala Dinsos Samarinda Dibangun Swadaya, Andi Harun Ikut Menyumbang

Ragam

Dikira Tidur, Buruh Pasir Ditemukan Meninggal Dunia di Bangku Terminal Bus Sungai Kunjang