Home / Ragam

Jumat, 5 Februari 2021 - 15:59 WIB

Soal Pelantikan Bupati Wali Kota Terpilih, Pemprov Kaltim Tunggu Jadwal dari Mendagri

Isran Noor, Gubernur Kaltim dikonfirmasi Jumat (5/2/2021)

Isran Noor, Gubernur Kaltim dikonfirmasi Jumat (5/2/2021)

Kaltimminutes.co, Samarinda – Nama-nama bupati dan wali kota beserta wakilnya telah diusulkan ke Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI, untuk dilantik.

Jika sesuai jadwal, pelantikan bupati/wali kota dilakukan pada minggu ketiga Februari 2021.

Dikonfirmasi terkait pelaksanaan pelantikan bupati/wali kota pemenang Pilkada serentak 2020, Isran Noor, Gubernur Kaltim, menyebut jadwal pelantikan masih menunggu keputusan dari pemerintah pusat.

Meski begitu dirinya telah menerima nama-nama bupati dan wali kota yang akan dilantik, seperti yang diusulkan DPRD daerah masing-masing.

“Semua usulan dari DPRD kabupaten/kota sudah masuk semua ke saya. Sudah masuk ke Mendagri juga,” kata Isran, dikonfirmasi Jumat (5/2/2021).

Baca Juga :  Kajati Kaltim Lakukan Penyidikan Terhadap LPJ Dana Desa yang Diduga Bermasalah di 4 Desa Kutim

Menurut Isran, pelantikan kepala daerah 9 kabupaten/kota, kemungkinan masih menunggu hasil gugatan yang berproses di Mahkamah Konstitusi (MK).

Diketahui saat ini ada tiga daerah yang menjalani sengketa pilkada di MK, yakni Balikpapan, Kukar, dan Kutim. Sementara 7 kabupaten/kota lainnya, dapat dilantik sesuai jadwal yang ditentukan.

“Jadwal pelantikannya belum. Masih menunggu keputusan semua daerah, termasuk hasil di MK baru nanti pelantikannya diumumkan oleh pemerintah pusat,” jelasnya.

Melihat proses tiga daerah yang masih bergulir di MK, kuat kemungkinan, pelantikan digelar melebihi batas akhir kepala daerah sebelumnya.

Baca Juga :  Pemprov Usulkan Bangunan Baru di RSUD AWS Samarinda, Ketua Komisi IV Akui Belum Pernah Diajak Bicara

Mengambil contoh Samarinda, Wali Kota Syaharie Jaang, akan habis masa tugasnya pada 17 Februari 2021.

Isran Noor, menegaskan pihaknya tidak mempersalahkan pelantikan bupati dan wali kota melebihi waktu masa tugas kepala daerah terdahulu.

Bila terjadi, Pemprov Kaltim langsung akan memasang Pjs untuk menjalankan pemerintahan, hingga kepala daerah definitif telah dilantik.

“Bila pelantikannya lewat sehari gak masalah, lewat lima bulan juga gak masalah, lewat 10 bulan juga gak masalah, selama ada yang bertugas,” pungkasnya. (*(

Share :

Berita Terkait

Ragam

Nah! Dewan Masjid Balikpapan Larang Klaster Ijtima Gowa Salat Berjamaah di Masjid

Ragam

Oknum Komisi III DPRD Kaltim Diduga Titipkan Nama Hero Mardanus Jadi Kadis PUPR, Sabani Membantah

Ragam

Bantu Penanganan Banjir Samarinda, Pemprov Kaltim Siapkan Tiga Dapur Umum dan Tiga Posko Pengungsian

Ragam

Ini Curahan Hati Bima Arya Usai Dinyatakan Positif Covid-19

Ragam

Jelang Akhir Tahun, Hotel di Samarinda Wajibkan Pengunjung dari Luar Daerah Tunjukan Hasil Rapid Test

Ragam

Melalui Rapat Kabinet, Jokowi Ambil Keputusan Larang Salat Idulfitri Berjamaah di Masjid dan Lapangan

Ragam

Kronologi Dua Pasien Positif Covid-19 Baru, Diduga Terjangkit Saat Melakukan Kunjungan ke Bogor

Ragam

Duh!! Ada Klaster Penularan Covid-19 Baru di Kaltim, 4 Orang Sudah Dinyatakan Konfirmasi Positif Corona di Balikpapan