Home / Ragam

Sabtu, 11 September 2021 - 16:04 WIB

Soal Proyek RS Korpri, Anggota Komisi III Kompak Sebut Belum Pernah Dibahas

Kompleks GOR Madya Sempaja, menjadi lokasi pembangunan RS Korpri/IST

Kompleks GOR Madya Sempaja, menjadi lokasi pembangunan RS Korpri/IST

Kaltimminutes.co, Samarinda – Proyek pembangunan RS Korpri tipe C Pemprov Kaltim menuai kritikan publik.

Pasalnya proyek tersebut direncanakan ditengah masa pandami Covid-19 dimana semestinya, anggaran Rp 46 miliar tersebut bisa digunakan untuk pelayanan belanja penanganan dan penanggulangan Covid-19.

Bahkan disebut-sebut, anggota DPRD Kaltim tidak pernah didudukan untuk membahas pembangunan fasilitas kesehatan tersebut.

“Enggak pernah dibahas sebelunya. Tiba- tiba sudah ada kerja sama dengan rekanan,” kata Sekretaris Komisi III DPRD Kaltim, Baba saat dikonfirmasi, Jum’at malam (10/9/2021).

Sementara itu, Anggota komisi III lainnya, Syafruddin mengatakan pihaknya akan segera melihat lokasi rencana proyek apakah sudah sesuai atau tidak.

“Ya kita cek dulu nanti ke lapangan,” terangnya.

Sementara itu, Ketua komisi IV juga menyampaikan hal sama. Menurutnya tak ada pembahasan. Bahkan periode lalu juga tak ada pembahasan.

Baca Juga :  Kasus Covid-19 di Lingkungan ASN, Pemkot Balikpapan Akan Evaluasi Kebijakan WFH

“Kalau alasan pemerataan kesehatan untuk masyarakat ok. Cuman kan prosedur dokumennya yang masih belum jelas,” bebernya.

Menanggapi hal tersebut, Sekdaprov Kaltim, Muhammad Sa’bani mengatakan Pemprov Kaltim telah menyerahkan rancangan APBD diserahkan terkait nota.

“Dokumen sudah kami serahkan, semua terinci dan tertulis disitu. Jadi enggak ada rapat tertutup, kalau dia (anggota DPRD, red) buka dokumen pasti ada,” ujarnya saat dikonfirmasi, Kamis (9/9/2021) kemarin.

Terkait lokasi yang menjadi pertimbangan lantaran di lokasi tersebut terdapat aliran sungai kecil menuju karang mumus.

Sa’bani menyebut desain bangunan bakal menyesuaikan kondisi di lapangan, agar fungsi tetap berjalan.

Baca Juga :  Deteksi Dini Penyebaran Covid-19, Seluruh Pegawai di Kantor Gubernur Kaltim Akan Diswab Massal

“Semua sudah dipikirkan, desainnya beda dengan desain bangunan yang lain, terkait pengendalian air permukaan,” imbuhnya.

Ia menambahkan, pemilihan lokasi juga sudah tepat. Pasalnya lahan tersebut adalah lahan pemerintah provinsi Kaltim.

Sebagai informasi, kontrak kerjasama satu tahun ini menelan anggaran Rp 40 miliar lebih dari total pagu Rp 46 miliar.

Selain itu, di lokasi wilayah utara Samarinda belum ada fasilitas kesehatan dengan kelas RS tipe c.

“Kan disitu tidak ada pelayanan kesehatan,” terangnya.
Sebagai informasi, DPRD Kaltim berencana memanggil PU PR terkait rencana proyek pembangunan RS tersebut.

“Silahkan aja panggil, wajar aja itu, nanti kan dijelaskan PU bagaimana desain dan kontruksinya, enggak ada masalah itu,” pungkasnya. (*)

Share :

Berita Terkait

Ragam

Usulan Anggaran Balitbangda Kaltim 2021 Minim, Komisi III Kaget

Ragam

Ingat, Uji Coba Tarif Gratis Seksi 1 dan Seksi 5 Tol Balsam Berakhir Hari Ini, Besok Harus Bayar

Ragam

Ini Rincian 10 Pasien Baru Kasus Covid-19 di Kukar, Klaster Ijtima Gowa Hingga Penularan Lokal

Ragam

Mr N Pasien Mengamuk di RSUD Moeis Dipindah ke RS Karantina, Ruang Isolasi Dilengkapi Teralis Besi di Jendela dan Pintu

Ragam

Penanganan Banjir di Kota Tepian, Pemkot Samarinda Minta Lahan Eks Bandara Temindung Jadi RTH atau Relokasi Warga SKM

Ragam

[WARTAMERTA] BOOM! Kasus Positif Covid-19 di Kaltim Bertambah 11 Kasus, Total 85 Kasus Positif Corona

Ragam

Hati-hati Penipuan!! Akun FB Asisten I Sekprov Kaltim Dikloning

Ragam

KUA-PPAS Disahkan Pekan Depan, Nasib 2 MYC Tergantung Restu Mendagri