Home / Ragam

Minggu, 6 Februari 2022 - 14:03 WIB

Tak Setuju Pemindahan IKN, Lebih dari 7 Ribu Orang Tandatangani Petisi

Presiden Jokowi saat di lokasi IKN

Presiden Jokowi saat di lokasi IKN

Kaltimminutes.co – Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur rupanya tak mulus-mulus saja.

Hal ini dikarenakan banyak pihak yang tak menyetujui pemindahan IKN.

Seperti yang dilakukan sejumlah guru besar, ekonom senior, hingga purnawirawan TNI menggalang petisi mendesak pemerintah membatalkan rencana pemindahan ibu kota negara (IKN) di Kalimantan Timur.

Total pihak yang menggalang petisi bertajuk ‘Pak Presiden, 2022-2024 Bukan Waktunya Memindahkan Ibu Kota Negara’ tersebut berjumlah 45 orang.

Petisi tersbeut telah ditandatangani lebih dari 7.600 orang. Angka tersebut mendekati target yakni 10 ribu orang.

Salah satu cendekiawan muslim, Azyumardi sebagai salah satu pihak yang namanya tercatat sebagai salah satu penggalang petisi itu mengatakan petisi dibuat sebagai bentuk keprihatinan.

Baca Juga :  Warga Keluhkan Distribusi Air Bersih, PDAM Samarinda Sedang Pemeliharaan Rutin

“Ya, itu pada dasarnya petisi keprihatinan yang dengan berbagai alasan logis mengimbau Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk tidak membangun IKN baru,” ujar Azyumardi Sabtu (5/2) seperti dilansir dari CNNIndonesia.com

Para inisiator mengajak seluruh warga Indonesia ajakan agar Presiden Jokowi memberhentikan rencana pemindahan serta pembangunan Ibu Kota Negara Baru.

Hal ini dikarenakan menurut mereka pemindahan IKN ditengah pandemi adalah keputusan yang salah.

“Apalagi kondisi rakyat dalam keadaan sulit secara ekonomi sehingga tak ada urgensi bagi pemerintah memindahkan ibu kota negara,” tulis petisi tersebut.

Terlebih, saat ini pemerintah harus fokus menangani varian baru Omicron yang membutuhkan dana besar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Baca Juga :  Tunggu Jadwal Evaluasi RAPBD 2022 dari Kemendagri, Pemprov Kaltim Sebut Pengesahan Perda APBD Ditargetkan Desember

Selain itu, pemerintah punya utang luar negeri yang cukup besar, defisit APBN melebar di atas 3 persen, dan penerimaan negara turun.

“Adalah sangat bijak bila presiden tidak memaksakan keuangan negara untuk membiayai proyek tersebut,” ucap para inisiator.

Sementara itu mereka miniali masih banyak infrastruktur dasar lain yang seharusnya menjadi prioritas, misalnya memperbaiki sekolah dan jembatan desa.

Para inisiator menilai pemindahan dan pembangunan ibu kota baru tak akan memberikan manfaat bagi rakyat secara keseluruhan dan hanya menguntungkan segelintir pihak.

“Karena itu pemindahan ibu kota dari Jakarta merupakan bentuk kebijakan yang tidak berpihak secara luas, melainkan hanya kepada penyelenggara proyek pembangunan tersebut,” jelas para inisiator.

(*)

Share :

Berita Terkait

Ragam

Pemerintah Evakuasi Warga Indonesia di Ukraina, Pemprov Pastikan Tak Ada Warga Kaltim

Ragam

Asik!! 80 Ribu Siswa di Balikpapan Terdata Dapat Bantuan Kuota Internet

Ragam

HUT Provinsi Kaltim Digelar Sederhana, Akibat Pandemi Protokol Kesehatan Dijalankan Ketat

Ragam

Berbagai Manfaat Kayu Manis untuk Kesehatan Tubuh, Salah Satunya Meningkatkan Fungsi Otak

Ragam

Update Covid-19 Kaltim 27 Maret: PDP Bertambah Lima Orang, Kukar Terbanyak

Ragam

Unjuk Rasa UU Omnibus Law Berpotensi Jadi Klaster, Dinkes Samarinda Belum Berencana Lakukan Rapid Test Massal

Ragam

Kasus Hepatitis Akut Renggut Tiga Nyawa, Kemenkes Sebut Belum Bisa Diidentifikasi Penyebabnya

Ragam

Ditolak Puskesmas Kariangau Saat Akan Melakukan Persalinan, Keluarga Pasien Sebut Begini