Home / Ragam

Sabtu, 28 Agustus 2021 - 20:25 WIB

Tanggapi Kasus Dugaan Penipuan Hasanuddin Mas’ud, Pengamat Sosial Unmul Sebut Jika Terbukti Bersalah, Kepercayaan Publik Bakal Menurun

Pengamat sosial Unmul, Sri Murliyanti/HO

Pengamat sosial Unmul, Sri Murliyanti/HO

Kaltimminutes.co, Samarinda – Kasus dugaan penipuan cek kosong pejabat publik, Hasanuddin Mas’ud dan Nurfadiah menjadi sorotan publik.

Pasalnya dugaan penipuan yang dilaporkan pengusaha atas nama Irma Suryani itu sedang ditangani penyidik Polresta Samarinda.

Pemanggilan kedua telah dipenuhi terlapor pada hari Selasa lalu. Diketahui, pertanyaan penyidik seputar keterlibatan dan lain – lain.

Menjadi perhatian publik lantaran Hasanuddin adalah Ketua Komisi III DPRD Kaltim dan terbilang unsur pimpinan dalam alat kelengkapan dewan (AKD).

Urusan bisnis yang digeluti bersama istrinya (Nurfadiah) dengan Irma Suryani menyeretnya dalam pusaran hukum pidana.

Baca Juga :  Berawal dari Bisnis Solar Laut, Ketua Komisi III DPRD Kaltim dan Istri Dilaporkan ke Polisi

Menanggapi hal tersebut, pengamat sosial Unmul, Sri Murliyanti mengatakan polisi wajib objektif memutuskan kasus dugaan penipuan cek kosong Hasanuddin Mas’ud dan Nurfadiah.

“Itu kan masalah tuduhan penipuan, masalah pidana ya biarkan kepolisian bekerja. Saya kira penting bagi kita bersikap objektif. Menganut asas praduga tak bersalah terhadap laporan dua-duanya,” ujar Sri sapaan dosen Fisip Unmul Samarinda itu saat dikonfirmasi, Sabtu (28/8/2021).

Kendati tak ingin melampaui kasus hukum yang sedang berjalan di kepolisian.

Sri menjelaskan bakal ada konsekuensi hukum, politik dan sosial yang didapat Hasanuddin dan Nurfadiah jika tuduhan tersebut benar menurut penyidik.

Baca Juga :  Selasa Pekan Depan, Ketua Komisi III DPRD Kaltim Bakal Jalani Pemeriksaan Kedua di Kepolisian

“Jika memang terbukti ya harus menerima konsekuensi pidana. Imbas politik jelas, konsekuensi seorang wakil rakyat cacat hukum ya pasti akan turun kepercayaan publik, tidak terpilih atau kehilangan kesempatan-kesempatan politis yang lain,” imbuhnya.

Menurutnya hal itu konsekuensi sangat logis yang harus ditanggung.

Namun jika tidak terbukti, maka harus segera dibersihkan nama baik Hasanuddin dan Nurfadiah.

Dengan begitu masyarakat luas juga akan menilainya dengan fair.

“Intinya, ya biarkan proses hukum bekerja dengan seobjektif mungkin,” tuturnya. (*)

Share :

Berita Terkait

Ragam

Optimalkan PAD, Pemkot Samarinda Lakukan Upaya Penataan Aset

Ragam

Ma’ruf Amin Meminta Agar Semua Badan Publik Terus Menggelorakan Semangat Keterbukaan

Ragam

Rencana Pemerintah Hapus BBM Premium Batal, Akan Dipasarkan di Seluruh Indonesia

Ragam

Update Kamis (7/5/2020): Tidak Ada Tambahan Kasus Positif Covid-19, 216 Pasien Masih Tunggu Hasil Uji Lab

Ragam

Dinilai Cacat Prosedural, Koalisi Masyarakat Kaltim Lakukan Aksi Penolakan UU IKN

Ragam

Balikpapan Cat Rescue dan PHDB Minta Perda Pelarangan Perdagangan Daging Anjing dan Kucing, DPRD Balikpapan Beri Tanggapan Begini

Ragam

Terkait Penanganan Covid-19, Pemprov Kaltim Masih Tunggu Usulan Bantuan Kebutuhan dari Kabupaten/Kota Masing-masing

Ragam

Bulan Depan, Andi Harun Targetkan Persentase Vaksinasi Covid-19 Capai 50 Persen