Home / Ragam

Sabtu, 28 Agustus 2021 - 20:25 WIB

Tanggapi Kasus Dugaan Penipuan Hasanuddin Mas’ud, Pengamat Sosial Unmul Sebut Jika Terbukti Bersalah, Kepercayaan Publik Bakal Menurun

Pengamat sosial Unmul, Sri Murliyanti/HO

Pengamat sosial Unmul, Sri Murliyanti/HO

Kaltimminutes.co, Samarinda – Kasus dugaan penipuan cek kosong pejabat publik, Hasanuddin Mas’ud dan Nurfadiah menjadi sorotan publik.

Pasalnya dugaan penipuan yang dilaporkan pengusaha atas nama Irma Suryani itu sedang ditangani penyidik Polresta Samarinda.

Pemanggilan kedua telah dipenuhi terlapor pada hari Selasa lalu. Diketahui, pertanyaan penyidik seputar keterlibatan dan lain – lain.

Menjadi perhatian publik lantaran Hasanuddin adalah Ketua Komisi III DPRD Kaltim dan terbilang unsur pimpinan dalam alat kelengkapan dewan (AKD).

Urusan bisnis yang digeluti bersama istrinya (Nurfadiah) dengan Irma Suryani menyeretnya dalam pusaran hukum pidana.

Baca Juga :  Beredar di Media Sosial Berkas Dugaan Cek Kosong, Kuasa Hukum Irma dan Hasan Bilang Begini

Menanggapi hal tersebut, pengamat sosial Unmul, Sri Murliyanti mengatakan polisi wajib objektif memutuskan kasus dugaan penipuan cek kosong Hasanuddin Mas’ud dan Nurfadiah.

“Itu kan masalah tuduhan penipuan, masalah pidana ya biarkan kepolisian bekerja. Saya kira penting bagi kita bersikap objektif. Menganut asas praduga tak bersalah terhadap laporan dua-duanya,” ujar Sri sapaan dosen Fisip Unmul Samarinda itu saat dikonfirmasi, Sabtu (28/8/2021).

Kendati tak ingin melampaui kasus hukum yang sedang berjalan di kepolisian.

Sri menjelaskan bakal ada konsekuensi hukum, politik dan sosial yang didapat Hasanuddin dan Nurfadiah jika tuduhan tersebut benar menurut penyidik.

Baca Juga :  Kuliah di Masa Pandemi Covid-19, UKT Dianggap Memberatkan, Mahasiswa Geruduk Rektorat Unmul

“Jika memang terbukti ya harus menerima konsekuensi pidana. Imbas politik jelas, konsekuensi seorang wakil rakyat cacat hukum ya pasti akan turun kepercayaan publik, tidak terpilih atau kehilangan kesempatan-kesempatan politis yang lain,” imbuhnya.

Menurutnya hal itu konsekuensi sangat logis yang harus ditanggung.

Namun jika tidak terbukti, maka harus segera dibersihkan nama baik Hasanuddin dan Nurfadiah.

Dengan begitu masyarakat luas juga akan menilainya dengan fair.

“Intinya, ya biarkan proses hukum bekerja dengan seobjektif mungkin,” tuturnya. (*)

Share :

Berita Terkait

Ragam

Kronologi Dua Pasien Positif Covid-19 Baru, Diduga Terjangkit Saat Melakukan Kunjungan ke Bogor

Ragam

PPKM Diperpanjang, Polresta Samarinda Masih Berlakukan Pola Pengetatan yang Sama

Ragam

Disdik Kaltim Ingatkan Orang Tua Siswa, Diharap Larang Para Siswa Ikut Unjuk Rasa

Ragam

Jelang Akhir Masa Jabatan Wali Kota, Jaang Berharap Pelantikan Wali Kota Baru Tepat Waktu

Ragam

Pemkot Samarinda Gelar Rapat Lanjutan Rencana Relokasi Pasar Dayak, Bahas Teknis Pembangunan Berbasis Sosioteknologi

Ragam

Peringatan Harlah ke-22 PKB, Garda Bangsa Gelar Dialog Publik dan Syukuran

Ragam

Rp 2,3 Miliar Digelontorkan untuk Penanganan Jalan Longsor di Km 11 Balikpapan

Ragam

Ngotot Tak Mau Lockdown, Presiden Jokowi Pilih Pembatasan Sosial Skala Besar dan Darurat Sipil