Home / Ragam

Selasa, 12 Oktober 2021 - 18:59 WIB

Telah Melewati Ketentuan Batas Waktu, APBDP 2021 Tidak Bisa Disahkan?

Muhammad Sa'duddin, Kepala BPKAD Kaltim (kiri) dan Sigit Wibowo, Ketua DPRD Kaltim (kanan)

Muhammad Sa'duddin, Kepala BPKAD Kaltim (kiri) dan Sigit Wibowo, Ketua DPRD Kaltim (kanan)

Kaltimminutes.co, Samarinda – Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov Kaltim bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD, menggelar rapat koordinasi pada Selasa (12/10/2021).

Fokus rapat tersebut membahas isi surat resmi dari Kemendagri RI.

Diketahui, berdasarkan Surat Kemendagri, melalui Dirjen Bina Keuangan Daerah, bernomor: 903/5598/keuda.

Surat itu menyebut pengambilan keputusan bersama oleh DPRD dan kepala daerah mengenai raperda tentang perubahan APBD, dilakukan paling lambat 3 bulan sebelum tahun anggaran berakhir.

Ketentuan itu telah diamanatkan dalam Pasal 317 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Artinya karena telah melewati ketentuan batas waktu, maka APBD perubahan tidak dapat disahkan atau dilaksanakan.

Hal itu lantaran kepala daerah dan DPRD tidak mengambil keputusan bersama dalam jangka waktu maksimal tiga bulan sebelum tahun anggaran berakhir.

Baca Juga :  Perda Aset Digojlok Dewan, Ketua Pansus: Kaltim Lambat, Harusnya Sejak 2016

Ditemui usai rapat TAPD bersama Banggar, Fathul Halim, Asisten III Sekprov Kaltim menyebut Pemprov Kaltim akan konsisten mengikuti aturan yang telah disampaikan Kementerian Dalam Negeri.

“Kalau menurut aturannya, ya (APBDP) sudah enggak bisa disahkan,” kata Fathul Halim, Selasa (12/10/2021).

Hal senada juga disampaikan Muhammad Sa’duddin, Kepala Badan Pengelola Anggaran dan Aset Daerah (BPKAD) Kaltim.

“Namanya undang-undang itu gak bisa (pengesahan APBDP). Tetapi kalau tidak ada perubahan, tapi ada APBD murni yang lama,” tambahnya.

Sementara itu, Sigit Wibowo, Wakil Ketua DPRD Kaltim, menjelaskan jika sesuai jadwal yang dibuat DPRD Kaltim, mestinya APBDP bisa disahkan tepat waktu, di akhir September 2021.

Hanya saja, Pemprov Kaltim sejak awal terlambat menyerahkan Dokumen KUPA PPAS, yang mestinya diserahkan pada Juli, namun baru diserahkan pada 31 Agustus 2021.

Baca Juga :  Diduga Akibat Korsleting Listrik, 36 Kios di Pasar Segiri Diamuk Si Jago Merah

“Cuma memang lambat. Kemudian proses pembahasan simultan dengan murni.
Proses pembahasan kita simultan perubahan dan murni,” ungkap Sigit, dikonfirmasi di hari yang sama.

Pembahasan yang berlarut-larut inilah yang membuat DPRD dan Pemprov Kaltim kehabisan waktu membahas APBDP.

Merespon surat kemendagri tertanggal 24 Agustus tersebut, pihaknya mendorong Pemprov Kaltim melakukan konsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri.

“Kami menunggu hasil konsultasi pemprov dengan Kemendagri,” paparnya.

Tidak hanya itu, DPRD Kaltim juga berencana melakukan konsultasi dengan Kemendagri dalam waktu dekat.

“Makanya ini kami mau tanya ke Kemendagri nanti. Gimana kelanjutan pengesahan APBDP. Iya kami konsultasi. Ya secepatnya kami ke sana,” lanjutnya.

Dari konsultasi nantinya, pihaknya berharap meski mengalami keterlambatan, APBDP Kaltim 2021 masih bisa disahkan. (*)

Share :

Berita Terkait

Ragam

Hadir di Rapid Test Massal Anggota DPRD Kaltim, Nindya Listiyono Yakin Dirinya Non Reaktif

Ragam

3 Sekolah dan 4 Pesantren di Balikpapan Tetap Laksanakan Belajar Tatap Muka, Signal Internet Buruk Jadi Alasan

Ragam

Orang Tua Siswa SMA 10 Samarinda Gelar Aksi Damai Kedua, Menolak Rencana Pemindahan Aktivitas Belajar 

Ragam

Kabar Duka, Dahri Yasin Politisi Senior Partai Golkar Kaltim Meninggal Dunia

Ragam

Iwan Wahyudi Soroti Metode Belajar Daring, Kenapa?

Ragam

Buntut Dugaan Tambang Ilegal di Loa Janan, Mahasiswa Seruduk Kantor ESDM Kaltim

Ragam

Evaluasi Aset Daerah, 348 Bidang Tanah Milik Pemprov Kaltim Ternyata Belum Bersertifikat

Ragam

Kasus Konfirmasi Pasien Positif Covid-19 di Balikpapan Bertambah 1