Home / Ragam

Kamis, 23 Januari 2020 - 04:59 WIB

Tenaga Honorer Akan Dihapus, BKD Kaltim Tunggu Arahan Pusat

Kaltimminutes.co, Samarinda – Tenaga honorer segara dihapuskan, begitulah hasil kesepakatan antara Komisi II DPR RI, bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB).

Hal tersebut pun mendapat tanggapan dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kaltim.

Yuli Fitriyani, Plt Kasubbid Perencanaan dan Pengadaan Pegawai BKD Kaltim menyampaikan, belum menerima informasi resmi dari pemerintah pusat.

“Belum ada informasi resmi, biasanya kalau ada berita atau aturan baru, kami ada pertemuan khusus,” sebut Yuli, dikonfirmasi Kaltimminutes, Kamis (23/1/2020).

Untuk itu, BKD Kaltim belum mengambil tindakan, menunggu  arahan dari Badan Kepegawaian Pusat (BKN) untuk teknis pelaksanaannya.

Baca Juga :  BMKG Samarinda Prediksi Hujan Masih Berpotensi Turun di Samarinda Dua Hari ke Depan

Sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, status kepegawaian secara nasional ada dua jenis, yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Yuli menerangkan, terkait regulasi dan aturan pegawai honor memang tidak diatur oleh pemerintah pusat, namun tenaga honorer, merupakan keperluan dari organisasi perangkat daerah (OPD) di masing-masing daerah.

“Pengangkatan honor memang tidak ada, cuma itu kebijakan OPD dan pemerintah kabupaten/kota masing-masing. Kalau mengatakan tidak boleh, kami juga tidak mengarah kesitu karena di OPD juga banyak ASN yang di back up honorer. Kelemahan kami dilema karena butuh mereka juga, apalagi guru ya tidak bisa kami bilang tidak boleh karena mereka juga mengajar,” jelasnya.

Baca Juga :  Update Covid-19 Hari Ini,  Tingkat Kesembuhan di Kaltim Capai 82 Persen

Saat ini jumlah tenaga honorer yang bekerja di lingkungan pemprov Kaltim berjumlah 8.234 orang. Sedangkan untuk perekrutan tenaga honorer di kabupaten/kota diserahkan kepada kebijakan masing-masing pemerintah.

“Kalau di provinsi ada 8.234 orang yang aktif, tapi ini fluktuatif kan data ini bisa berubah,” tuturnya. (irw//)

Share :

Berita Terkait

Ragam

Andi Harun Bertemu Kejari Samarinda, Pemkot Segera Inventarisir Aset Daerah Hingga Tagih Tunggakan Pajak

Ragam

Kapolresta Samarinda Ingatkan Polisi Tetap Netral di Pilwali, Jika Ketahuan Terancam Sanksi Pidana

Ragam

Kota Tepian Dapat Label Kota Layak Anak, Tapi Kasus Kekerasan Terhadap Anak di Samarinda Justru Tertinggi di Kaltim

Ragam

Wabah Covid-19 Makin Ganas, Pemerintah Tetap Cari Investor untuk IKN Baru

Ragam

Transmisi Lokal 1 Keluarga, Kadinkes Balikpapan: Belum Pasti yang Sakit Duluan Jadi Penularnya

Politik

Andi Harun Kerap Sampaikan Program Disertai dengan Candaan dalam Kunjungannya ke Masyarakat

Ragam

Belum Ada Izin Mendagri, Pelantikan 15 Kepsek di Samarinda Terancam Tidak Sah

Ragam

Ditanya Soal Local Lockdown, Isran Noor: Jauh-jauh, Jangan Dekat-dekat Aku