Home / Ragam

Sabtu, 17 Juli 2021 - 23:49 WIB

Terkait Penanganan Covid-19, Pemprov Kaltim Masih Tunggu Usulan Bantuan Kebutuhan dari Kabupaten/Kota Masing-masing

Kabiro Humas dan Protokol Setprov Kaltim, Syafranuddin/kompas.com

Kabiro Humas dan Protokol Setprov Kaltim, Syafranuddin/kompas.com

Kaltimminutes.co, Samarinda – Terkait penanganan Covid-19, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim masih menunggu usulan bantuan kebutuhan dari kabupaten/kota di daerah masing-masing.

Hal itu dikatakan oleh Kabiro Humas dan Protokol Setprov Kaltim, Syafranuddin.

Menurutnya kewenangan penanganan Covid-19 di masing-masing daerah sepenuhnya ada pada pemerintah kabupaten/kotanya.

Sementara Pemprov sendiri berperan untuk melakukan koordinasi dan memberikan arahan serta bantuan kepada masing-masing kabupaten/kota berdasarkan usulan kebutuhan yang diajukan kepada pemprov.

“Segala sesuatunya itu berdasarkan keperluan kabupaten/kota, jadi pemprov sendiri itu memberikan arahan dan bertugas mem-back up jika ada hal-hal yang dibutuhkan oleh kabupaten/kota terkait penanganan Covid 19,” kata   Ifan sapaan akrabnya.

Menurut Ifan, hal itu dilakukan karena kebutuhan dan kondisi Covid-19 di masing-masing kabupaten/kota berbeda-beda.

Lebih lanjut Ifan menjelaskan, pihak Pemprov selama ini selalu berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota yang ada, namun belum ada kabupaten/kota yang mengajukan usulan bantuan untuk penanganan Covid 19 ini kepada Pemprov.

Baca Juga :  BREAKING NEWS: Awas!!, Ada ODP Covid-19 Kabur Dari Fasilitas Karantina Wisma Atlet Kukar

“Kita selalu rapat koordinasi setiap minggunya, tapi memang belum ada usulan bantuan atau kebutuhan yang diajukan dari pemerintah kabupaten/kota,” terang Ifan.

Bahkan tiga kabupaten/kota di Kaltim yang beberapa waktu terakhir ini menerapkan PPKM darurat, kata Ifan, juga belum ada menyampaikan usulan bantuan dalam pelaksanaan penanganan Covid-19 ataupun PPKM di daerah tersebut.

Sedangkan dalam melaksanakan penerapan PPKM darurat maupun pengetatan PPKM Mikro, masing-masing pemerintah kabupaten/kota harus melakukan refocusing anggaran APBD untuk melaksanakan instruksi tersebut di tengah serapan dan ketersediaan anggaran yang terbatas.

Ifan menuturkan yang dapat dilakukan Pemprov saat ini adalah mengoptimalkan kebutuhan fasilitas kesehatan (faskes) yang berada di bawah pengelolaan Pemprov di masing-masing daerah, dan upaya pelaksanaan vaksinasi.

Baca Juga :  Lockdown Akhir Pekan Berlanjut, Hadi Mulyadi Ungkap Tetap Pikirkan Keinginan Warga

“Selama ini koordinasinya ada di Pemprov, kita harus melihat kebutuhan apa saja yang diperlukan masing-masing kabupaten/kota karena mereka yang mengerti apa yang kurang di daerahnya masing-masing, kalau ada usulan bantuan dari kabupaten/kota tentu provinsi pasti bantu,” kata Ifan.

Sementara itu Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Hadi Mulyadi saat diminta tanggapan mengenai koordinasi yang telah dilakukan oleh Pemprov Kaltim dengan kabupaten/kota, meminta awak media untuk menghubungi Dinas Kesehatan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kaltim, dan Kepala Biro Kesra Pemprov, untuk mengonfirmasi hal tersebut.

“Coba hubungi Kadinkes, Kepala BPBD dan Karo Kesra, saya khawatir kurang update,” pungkas Hadi Mulyadi melalui pesan singkat. (*)

Share :

Berita Terkait

Ragam

Benahi Fungsi Perusda, Andi Harun Sebut Perlu Ada Perombakan Besar dalam Strategi Bisnis

Ragam

Usulan Anggaran Balitbangda Kaltim 2021 Minim, Komisi III Kaget

Ragam

Jalan PM Noor Kerap Makan Korban Jiwa, Andi Harun: Segera Ditindak Lanjuti
Pelatihan dasar CPNS yang digelar di Samarinda/ IST

Ragam

Latsar CPNS Golongan II dan III Digelar di Samarinda, Tenaga Pendidikan hingga Kesehatan Ikut Dilibatkan 

Ragam

Mantap! Hasil Tes Massal di Pasar Merdeka, 344 Sampel Negatif Corona

Ragam

Peringatan Hari Jadi Kota Samarinda, Wali Kota Ziarah ke Makam Pahlawan

Ragam

Tenaga Honorer Akan Dihapus, BKD Kaltim Tunggu Arahan Pusat

Ragam

Imigrasi Samarinda Larang 2.406 TKA China di Samarinda Tinggalkan Indonesia