Home / Ragam

Sabtu, 17 Juli 2021 - 23:49 WIB

Terkait Penanganan Covid-19, Pemprov Kaltim Masih Tunggu Usulan Bantuan Kebutuhan dari Kabupaten/Kota Masing-masing

Kabiro Humas dan Protokol Setprov Kaltim, Syafranuddin/kompas.com

Kabiro Humas dan Protokol Setprov Kaltim, Syafranuddin/kompas.com

Kaltimminutes.co, Samarinda – Terkait penanganan Covid-19, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim masih menunggu usulan bantuan kebutuhan dari kabupaten/kota di daerah masing-masing.

Hal itu dikatakan oleh Kabiro Humas dan Protokol Setprov Kaltim, Syafranuddin.

Menurutnya kewenangan penanganan Covid-19 di masing-masing daerah sepenuhnya ada pada pemerintah kabupaten/kotanya.

Sementara Pemprov sendiri berperan untuk melakukan koordinasi dan memberikan arahan serta bantuan kepada masing-masing kabupaten/kota berdasarkan usulan kebutuhan yang diajukan kepada pemprov.

“Segala sesuatunya itu berdasarkan keperluan kabupaten/kota, jadi pemprov sendiri itu memberikan arahan dan bertugas mem-back up jika ada hal-hal yang dibutuhkan oleh kabupaten/kota terkait penanganan Covid 19,” kata   Ifan sapaan akrabnya.

Menurut Ifan, hal itu dilakukan karena kebutuhan dan kondisi Covid-19 di masing-masing kabupaten/kota berbeda-beda.

Lebih lanjut Ifan menjelaskan, pihak Pemprov selama ini selalu berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota yang ada, namun belum ada kabupaten/kota yang mengajukan usulan bantuan untuk penanganan Covid 19 ini kepada Pemprov.

Baca Juga :  Jenazah ABK KM Bunga Lestari Kembali Menghilang Usai Sempat Muncul ke Permukaan, Tim SAR Gabungan Masih Melakukan Proses Pencarian

“Kita selalu rapat koordinasi setiap minggunya, tapi memang belum ada usulan bantuan atau kebutuhan yang diajukan dari pemerintah kabupaten/kota,” terang Ifan.

Bahkan tiga kabupaten/kota di Kaltim yang beberapa waktu terakhir ini menerapkan PPKM darurat, kata Ifan, juga belum ada menyampaikan usulan bantuan dalam pelaksanaan penanganan Covid-19 ataupun PPKM di daerah tersebut.

Sedangkan dalam melaksanakan penerapan PPKM darurat maupun pengetatan PPKM Mikro, masing-masing pemerintah kabupaten/kota harus melakukan refocusing anggaran APBD untuk melaksanakan instruksi tersebut di tengah serapan dan ketersediaan anggaran yang terbatas.

Ifan menuturkan yang dapat dilakukan Pemprov saat ini adalah mengoptimalkan kebutuhan fasilitas kesehatan (faskes) yang berada di bawah pengelolaan Pemprov di masing-masing daerah, dan upaya pelaksanaan vaksinasi.

Baca Juga :  UN Kembali Ditiadakan, 11 Ribu Siswa SD dan SMP di Balikpapan Akan Dinyatakan Lulus

“Selama ini koordinasinya ada di Pemprov, kita harus melihat kebutuhan apa saja yang diperlukan masing-masing kabupaten/kota karena mereka yang mengerti apa yang kurang di daerahnya masing-masing, kalau ada usulan bantuan dari kabupaten/kota tentu provinsi pasti bantu,” kata Ifan.

Sementara itu Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Hadi Mulyadi saat diminta tanggapan mengenai koordinasi yang telah dilakukan oleh Pemprov Kaltim dengan kabupaten/kota, meminta awak media untuk menghubungi Dinas Kesehatan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kaltim, dan Kepala Biro Kesra Pemprov, untuk mengonfirmasi hal tersebut.

“Coba hubungi Kadinkes, Kepala BPBD dan Karo Kesra, saya khawatir kurang update,” pungkas Hadi Mulyadi melalui pesan singkat. (*)

Share :

Berita Terkait

Ragam

Bontang Tambah Masa Isolasi Covid-19 Jadi 28 Hari, Kenapa?

Ragam

KPK Dorong Kantor Pajak Kaltimtara Tagih Piutang Pajak Sektor Pertambangan

Ragam

Potret Kedekatan Cawali Samarinda Nomor 2 Andi Harun dengan Warga

Ragam

Pemerintah Pusat Berencana Bangun Tol Pendukung IKN, Hadi Mulyadi: Belum Ada Uang, Masih Fokus Pandemi

Ragam

Presiden Jokowi Serahkan DIPA Transfer Daerah, Pemprov Kaltim Belum Umumkan Nilainya

Ragam

Terpilih Jadi Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf Diminta Jaga NU dari Kepentingan Politik Praktis

Ragam

Mantap!! Hasil Rapid Test dan Tes Swab Massal 220 Sampel di Posko Banjir dan Pasar Segiri Hasilnya Negatif

Ragam

Museum Mulawarman Minim Sentuhan Pemerintah, Begini Kata Eky Hartati Rasyid