Home / Ragam

Jumat, 10 September 2021 - 18:53 WIB

Tindaklanjuti Persoalan Banjir di Kota Tepian, Komisi III DPRD Samarinda Soroti Dampak Tambang Ilegal

Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Markaca

Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Markaca

Kaltimminutes.co, Samarinda – Komisi III DPRD Samarinda menggelar rapat dengar pendapat (RDP) pada, Kamis (9/9/2021) untuk menindaklanjuti persoalan banjir di wilayah Samarinda.

RDP tersebut mengundang beberapa Operasi Perangkat Daerah (OPD) baik dari Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim).

Dikonfirmasi ulang pada, Jumat (10/9/2021), Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Markaca mengungkapkan RDP tersebut dilakukan untuk mencari tahu penyebab terjadinya banjir di beberapa tempat di Kota Samarinda.

“Yang terlibat dalam hearing tersebut ada dari DLH kota, PUPR kota, BPBD, Badan Wilayah Sungai dan Dinas Pertambangan provinsi yang pada intinya mencari tahu penyebab terjadinya banjir di Samarinda.

Sebab tambang itu disinyalir termasuk yang menyebabkan banjir,” ungkapnya kepada awak media.

Baca Juga :  Bank Kaltimtara Siapkan 15 Unit Honda All New Brio Sebagai Hadiah Undian Simpeda 2020, Hadiah Diundi Agustus 2020

Rapat diinisiasi karena banyak laporan dari masyarakat bahwa di wilayah terdampak banjir juga banyak aktivitas pertambangan ilegal.

Markaca menyebutkan, jika Komisi III akan segera turun langsung ke lapangan untuk melakukan inspeksi mendadak (sidak) untuk mengetahui fakta yang sebenarnya penyebab banjir.

“Kita ingin mengetahui langsung sejauh mana aktivitas reklamasi pasca tambang juga, karena kalau bicara reklamasi ini juga yang krusial,” tegasnya.

Politisi Partai Gerindra itu menambahkan, meskipun DPRD kota tidak punya wewenang lagi untuk menangani persoalan tambang, namun dengan banyaknya laporan yang masuk maka perlu dilakukan peninjauan langsung ke lapangan.

“Laporan masyarakat bertubi-tubi ke DPR terkait persoalan Ilegal mining (tambang ilegal), sementara kota tidak punya kewenangan untuk pertambangan. Bahkan kewenangannya yang semula di provinsi juga sudah diambil pusat,” imbuhnya.

Baca Juga :  Bapenda Sebut Ada 4 Hotel di Samarinda Tunggak Pembayaran Pajak

Dirinya menjelaskan, bahwa pelimpahan kewenangan dari daerah ke pusat membuat masyarakat yang merasakan dampaknya.

“Jadi kalau bahasanya itu ibarat menari di atas luka, mereka yang menikmati hasilnya sementara masyarakat di daerah yang terkena dampaknya. Apalagi menyangkut masyarakat kecil, mereka pasti mengadunya ke DPR  kota,” tuturnya.

Sementara itu disinggung mengenai jadwal sidak, Markaca mengaku akan dilaksanakan dalam waktu dekat. Hanya saja terlebih dahulu akan diadakan rapat internal komisi.

Lanjutnya, jikapun ada temuan, komisi III akan membuat resume untuk dilaporkan ke instansi terkait, untuk selanjutnya ditindaklanjuti.

“Setelah rapat internal kita langsung ke lapangan, nanti kita sampaikan temuan di lapangan,” pungkasnya. (*)

Share :

Berita Terkait

Ragam

Sasar ODP Potensial, Dinkes Kaltim Lakukan Rapid Test Skala Besar

Ragam

Hadi Mulyadi Bantah Dirinya Terjangkit Covid-2019 Lewat Rekaman Video

Ragam

Usai Pengambilan Swab, PDP Mengamuk Mau Juga Diisolasi di RSUD I.A Moeis

Ragam

Tiap Hari di Dapur Umum, Pemkot Samarinda dan TNI/Polri Bagikan 1000 Nasi Kotak Bagi Warga Terdampak Covid-19

Ragam

Bertambah 6 Kasus, Total 31 Orang Positif Covid-19 di Kaltim

Ragam

Persentase Vaksinasi di Samarinda Sudah Capai Angka 47 Persen, Target 50 Persen

Ragam

Ditutup Beberapa Minggu, Pemkot Samarinda Akan Buka Kembali Jembatan Mahkota II Besok

Ragam

Usai Lakukan Peresmian Tol Balsam, Presiden Jokowi Yakinkan Pemindahan IKN Tetap Dalam Rencana Negara