Home / Ragam

Kamis, 25 November 2021 - 18:50 WIB

Tolak Gugatan Buruh, MK Minta UU Cipta Kerja Diperbaiki

Ketua Mahkamah Konstitusi merangkap Ketua Majelis Hakim Anwar Usman saat membacakan amar putusan di Gedung MK./ cnnindonesia.com

Ketua Mahkamah Konstitusi merangkap Ketua Majelis Hakim Anwar Usman saat membacakan amar putusan di Gedung MK./ cnnindonesia.com

Kaltimminutes.co – Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menolak gugatan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang diajukan kelompok buruh. Namun undang-undang itu harus diperbaiki hingga dua tahun ke depan.

“Mengadili dalam provisi, satu, menyatakan permohonan provisi Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat diterima. Dua, menolak permohonan provisi Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, dan Pemohon VI,” ujar Anwar Usman saat membacakan amar putusan

“Dalam pokok permohonan, satu, menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat diterima. Dua, mengabulkan permohonan pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, dan pemohon VI untuk sebagian,” sambungnya.

Baca Juga :  Jalur Gugatan Terbuka Jika Selisih Suara Ketat di Pilwali Samarinda, Tapi Harus Penuhi Syarat Sengketa, Ini Penjelasan Akademisi

Terkait hal itu MK Anwar Usman menyatakan UU Cipta Kerja masih tetap berlaku sampai perbaikan dilakukan. ” UU Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai ‘tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 tahun sejak putusan ini diucapkan’,” katanya, Kamis (25/11).

Selain itu, Anwar mengatakan jika dalam tenggang waktu tersebut tidak dilakukan perbaikan, maka UU Cipta Kerja menjadi inkonstitusional secara permanen.

“Menyatakan apabila dalam tenggang waktu dua tahun pembentuk Undang-Undang tidak dapat menyelesaikan perbaikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja maka Undang-Undang atau pasal-pasal atau materi muatan Undang-Undang yang telah dicabut atau diubah oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja harus dinyatakan berlaku kembali,” ucap Anwar.

Baca Juga :  Tak Terlihat Beraktivitas di Lingkungan Tinggal, Pria Paruh Baya Ditemukan Meninggal Dunia

Hakin MK dalam sidang juga memerintahkan menangguhkan segala tindakan kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas berkaitan dengan UU Ciptaker.

“Serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja,” tandasnya. (*)

Artikel ini telah tayang di suara.com degan judul “Tolak Gugatan Buruh, MK Sebut UU Ciptaker Inkonstitusional Jika Tak Cepat Diperbaiki DPR”. https://www.suara.com/news/2021/11/25/150545/tolak-gugatan-buruh-mk-sebut-uu-ciptaker-inkonstitusional-jika-tak-cepat-diperbaiki-dpr?page=all

Share :

Berita Terkait

Ragam

Beri Bantuan kepada Masyarakat yang Terdampak Banjir, PW Kerukunan Bubuhan Banjar Kaltim Bentuk Posko Peduli

Ragam

Pengesahan APBD Perubahan Kaltim 2021 Hampir Dipastikan Tak Dapat Dilakukan, Ini Imbasnya

Ragam

Ini Rincian APD Untuk Rumah Sakit di Kaltim

Ragam

Petugas PSBB yang Terlibat Cekcok dengan Habib Umar Assegaf, Diberi Hadiah Umrah

Ragam

Kondisi Terus Membaik, Pasien Positif Covid-19 Pertama di Kaltim Tunggu Hasil Swab Sebelum Dinyatakan Sembuh

Ragam

Diduga Kontak dengan Klaster KT 2, Zairin-Sarwono Lakukan Rapid Test, Hasilnya Non Reaktif

Ragam

Bintangi Film The Expendables 4, Iko Uwais Puji Jason Statham yang Menjadi Lawan Mainnya

Ragam

Biaya Tarif Tol Balikpapan-Samarinda Dianggap Terlalu Mahal, Hadi Mulyadi: Tarif Sesuai Perpres Tak Masalah