Home / Ragam

Kamis, 18 November 2021 - 15:28 WIB

Tolak Perpanjangan Izin Perusahaan Tambang Raksasa yang Berakhir 2021 dan 2022, Puluhan Mahasiswa Geruduk Kantor Gubernur Kaltim

Suasana aksi dari mahasiswa PMII Kaltim-Kaltara menolak perpanjangan izin PT KPC dan PT MHU

Suasana aksi dari mahasiswa PMII Kaltim-Kaltara menolak perpanjangan izin PT KPC dan PT MHU

Kaltimminutes.co, Samarinda – Puluhan mahasiswa menggeruduk Kantor Gubernur Kaltim, Kamis siang (18/11/2021).

Para mahasiswa itu tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kaltim-Kaltara.

Mereka menggelar aksi unjuk rasa menolak perpanjangan izin dua perusahaan raksasa pertambangan batu bara yang habis izinnya pada 2021 dan 2022.

Kedua perusahaan PKP2B itu diantaranya, PT KPC, izinnya habis Desember 2021 dan PT MHU, izinnya habis pada April 2022 mendatang.

“Hari kami menolak perpanjangan dua perusahaan yang akan melakukan perpanjangan izin pertambangannya yaitu PT KPC, MHU, dan pemegang izin PKP2B lainnya. Karena mereka habis kontrak di tahun 2021 dan 2022,” kata Zainuddin, Ketua PKC PMII Kaltim-Kaltara, ditemui di lokasi aksi Kamis (18/11/2031).

Baca Juga :  Dukung Hukuman Mati Bagi Korupsi, Begini Kata Ketua KPK

Menurut Zainuddin, pemerintah dianggap tidak pernah membuka ruang evaluasi kepada dua PKP2B, sementara dua perusahaan itu segera berakhir izin pertambangannya.

PMII menilai banyak catatan negatif perusahaan tambang di Kaltim, yang berimbas pada kerusakan lingkungan.

“Pemerintah tidak pernah membuka ruang evaluasi terkait dua perusahaan ini. Padahal, ada banyak catatan negatif, hari ini aspek perusahaan itu banyak merusak lingkungan kita,” paparnya.

“Artinya banyak sungai-sungai yang rusak akibat konsesi pertambangan tersebut,” sambungnya.

Belum lagi kasus kematian 40 anak di lubang tambang, hingga kasus-kasus diskriminasi, kemudian pembebasan lahan yang dilalukan secara paksa.

Baca Juga :  Tenaga Medis Lakukan Uji Swab, 5 Layanan RS Sayang Ibu Balikpapan Ditutup Sementara

Sederet catatan hitam inipun menjadi landasan para mahasiswa mengadu ke Gubernur Kaltim.

“Itu kan dampak negatif. Sehingga kami menolak perpanjangan izin tersebut,” tegasnya.

Meski kewenangan pertambangan kini telah ditarik ke pemerintah pusat, namun mahasiswa meminta Gubernur Kaltim juga harus bertindak dan memberi sikap terkait tambang ini.

“Sekalipun kebijakan itu ke pusat, tapi mestinya pemerintah daerah juga mesti bersikap. Apa sikapnya. Jangan kemudian gubernur cuci tangan, sementara ini berdampak ke masyarakat Kaltim,” pungkasnya. (*)

Share :

Berita Terkait

Ragam

Waduh! Dilaporkan 55 Kasus Baru Pekerja Lepas Pantai PHM Terkonfirmasi Positif Covid-19

Ragam

Asik! 1500 UMKM Akan dapat Bantuan Sosial Dampak Corona

Ragam

Ungkap Sistem Pendidikan Indonesia, Nadiam: Pendidikan Kita Belum Mampu Edukasi Perubahan Iklim

Ragam

Golkar Belum Cabut Laporan di Polres Berau Meski Permohonan Maaf AMMB Diterima

Ragam

Lakukan Kunjungan Kerja ke Kaltim, Ma’ruf Amin Resmikan Gedung Idham Chalid UNU

Ragam

Waduh! Di Tengah Pandemi Covid-19, Pejabat Bontang Ramai-ramai Pergi Rapat di Bali, Nginap di Hotel Berbintang 

Ragam

Pangkas Masa Karantina Perjalanan Internasional, Pemerintah Sebut Sudah Pertimbangkan Masukan Pakar

Ragam

Kasus Dugaan Suap Dalam Pengadaan Barang dan Jasa, KPK Perpanjang Masa Penahanan Dodi Alex Noerdin 40 Hari