Home / Ragam

Selasa, 7 September 2021 - 20:59 WIB

Transfer DBH Pusat ke Kaltim Baru 40,1 Persen, Kaltim Dihantui Defisit Anggaran 

Muhammad Sa’duddin, Kepala BPKAD Kaltim/Diksi.co

Muhammad Sa’duddin, Kepala BPKAD Kaltim/Diksi.co

Kaltimminutes.co, Samarinda – Kaltim dihantui defisit anggaran pada APBD 2021 ini.

Sebelumnya, Muhammad Sabani, Sekprov Kaltim menyebut, diperkirakan Kaltim akan mengalami defisit anggaran sebesar Rp1 triliun rupiah.

Hal itu lantaran Kementerian Keuangan RI melakukan refocusing anggaran transfer daerah, termasuk ke Kaltim.

“Defisit Kaltim sementara angkanya yang harus kami lakukan penyesuaian itu sekitar Rp1 triliun,” ungkap Sabani, beberapa waktu lalu.

Usai melakukan otak atik anggaran di APBD perubahan 2021. Perkiraan defisit keuangan Kaltim, ditaksir tidak sampai menyentuh angka Rp1 triliun.

Muhammad Sa’duddin, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kaltim, defisit yang dialami Kaltim kemungkinan berkisar sekitar Rp700 miliar.

Baca Juga :  Cegah Penyebaran Covid-19, Fasilitas Stadion Sempaja dan Palaran Ditutup Sementara

“Perkiraan kami defisit tidak sampai Rp1 triliun, hanya sekitar Rp700 miliar. Itu karena kemungkinan tidak tercapai sampai Desember 2021,” ungkap Sa’duddin, Selasa (7/9/2021).

Pada ABPD murni 2021 kemarin, belanja daerah dipatok di angka Rp11,61 triliun, pada pembahasan awal APBD perubahan 2021 ini, Pemprov Kaltim melalui tim anggaran mengusulkan belanja daerah naik menajdi Rp12,17 triliun.

Sementara itu, tumpuan pendapatan utama berdasarkan dari dana bagi hasil (DBH) yang diberikan pusat, baik dari pajak dan pendapatan migas.

Sa’duddin mengungkapkan dari Rp4,8 triliun target transfer pusat ke daerah sebagai dana bagi hasil, hingga akhir Agustus 2021, baru tersalur sekitar Rp2 triliun atau 40,1 persen.

Baca Juga :  Serahkan SK Rekomendasi DPP, PKS Resmi Dukung Andi Harun- Rusmadi

“Baru Rp2 triliun atau 40,1 persen capaian pendapatan transfer DBH dari pusat,” jelasnya.

Masih tersisa Rp2,8 triliun DBH yang belum tersalurkan. Angka inilah yang diyakini tidak akan seluruhnya ditransfer ke daerah sebagai imbas dari refocusing anggaran yang dilakukan Kemenkue RI.

“Pengaruhnya ke APBD kami hitung, apakah itu dikoreksi atau tidak. Yang pasti DBH Rp4,8 triliun kemungkinan tidak tercapai,” tegasnya.

“Termasuk kemungkinan tidak tertransfer ke daerah sekitar Rp700 miliar,” pungkasnya. (*)

Share :

Berita Terkait

Ragam

Cegah Penyebaran Covid-19, RSUD AWS Tiadakan Jam Besuk

Ragam

Hasil Pemeriksaan, BPK Kaltim Temukan Kebocoran Duit Pendapatan PI 10% Bocor Rp 37 Miliar, Kemana?

Ragam

Hari Ke-9 Isolasi Mandiri di Rumah, Kepala BKD Kaltim Sampaikan Kondisi Sehat dan Tanpa Gejala Medis Covid-19

Ragam

Sistem OSS Berbasis Risiko Resmi Diluncurkan Pemerintah Pusat, Rusmadi Sebut Pelaku UMKM Bisa Lebih Muda Lakukan Perizinan

Ragam

200 Personel Satpol PP Samarinda Siaga Lakukan Pengawasan Lapangan, Larang Kegiatan Open House

Ragam

Masuk Musim Penghujan, BMKG Samarinda Perkirakan Puncak Musim Hujan di Januari 2021, Awas Banjir

Ragam

Penegakkan Disiplin Prokes Covid-19 Terus Dilakukan, Kelurahan Gunung Kelua Terpantau Kondusif

Ragam

Siap-siap!! Tarif Tol Balsam Berlaku Pertengahan Juni 2020, Ini Rincian Tarifnya