Home / Ragam

Jumat, 9 Juli 2021 - 16:51 WIB

Usai Terima Surat Usulan Pergantian Sebagai Ketua DPRD Kaltim, Makmur HAPK Menggugat ke Mahkamah Partai

Makmur HAPK, Ketua DPRD Kaltim

Makmur HAPK, Ketua DPRD Kaltim

Kaltimminutes.co.Samarinda– Setelah menerima surat pengusulan pergantian dirinya sebagai Ketua DPRD Kaltim, per 22 Juni 2021 lalu.

Makmur HAPK menempuh upaya hukum. Mantan Bupati Berau itu membentuk tim kuasa hukum, dan mendaftarkan kasus sengketa perselisihan ke Mahkamah Partai Golkar.

Upaya hukum yang dilakukan Makmur ini pun dianggap tepat oleh Lutfi Wahyudi, Pengamat Politik dari Universitas Mulawarman.

Lutfi menerangkan gugatan ke Mahkamah Partai telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2018, tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota.

“Disamping memperjuangan hak-haknya, beliau juga sekaligus memberi pendidikan politik kepada publik. Bahwa proses itu senantiasa harus sesuai peraturan yang berlaku. Itu perlu diacungi jempol,” kata Lutfi, dikonfirmasi Jumat (9/7/2021).

Baca Juga :  Peletakan Batu Pertama IKN Segera Dilakukan, Makmur HAPK Ingatkan Pembangunan Kualitas SDM Kaltim

Dinamika politik antara Makmur HAPK, akan jadi contoh yang baik untuk dunia perpolitikan Kaltim.

Hal itu menjadi penekanan bahwa konflik sebesar apapun yang terjadi, penyelesaiannya dapat ditempuh melalui jalur hukum.

Untuk kasus Makmur, sebagai sebuah konflik internal, maka proses pengajuaannya dilakukan ke Mahkamah Partai.

“Kalau dalam perselisihan tadi Mahkamah Partai sudah memutuskan tapi masih dianggap belum memenuhi unsur keadilan bagi Pak Makmur, bisa mengajukannya ke Pengadilan Negeri Samarinda,” jelasnya.

Baca Juga :  SKB 2 Menteri Minta Rasionalisasi Anggaran Daerah 50 Persen, Program Fisik dan Non Fisik Dievaluasi

“Lewat pengadilan negeri kemudian dianggap putusan tetap dan final,” sambungnya.

Lutfi mengingatkan agar pihak DPRD Kaltim, termasuk Fraksi Golkar harus menghormati proses hukum ini.

“Sekalipun berbekal surat persetujuan pergantian antar waktu dari DPP, belum cukup, untuk serta merta Pak Makmur diganti,” tegasnya.

Seluruh prosesdur hukum ini mesti dilalui. Jika telah ada keputusan hukum tetap. Maka hal itu harus dilaksanakan.

DPRD Kaltim ditekankan untuk tidak terburu-buru melaksanakan proses PAW, tanpa menunggu proses hukum yang tengah ditempuh Makmur HAPK.

“Kemungkinan besar itu rentan didugat di pengadilan tata usaha negara,” pungkasnya. (*)

Share :

Berita Terkait

Ragam

BPK Soroti Kredit Macet di Bank Kaltimtara, Dadek Nandemar: Itu Kerugian Perusahaan, Bukan Kerugian Negara

Ragam

Tunggu SK Mendagri, Pemprov Kaltim Jadwalkan Pelantikan Kepala Daerah di 17 Februari 2021

Ragam

Kemenag RI Ketuk Palu, Tetapkan Idulfitri 1441 Hijriah Jatuh Minggu 24 Mei 2020

Ragam

Tega! Seorang Kakek Reaktif Covid-19 Meninggal di Angkot Akibat Ditolak Rumah Sakit

Ragam

Satu Orang Dinyatakan Hilang, Diduga Kecelakaan Kapal di Sungai Mahakam

Ragam

Komisi III Lirik Progres Pembangunan Dermaga Wisata, Segera Sidak dan Bahas Kucuran Rupiah

Ragam

Tarik Ulur 2 MYC Usulan Pemprov, Sabani Tegaskan Tak Berkaitan dengan Pilkada

Ragam

Sumur Bor Warga Sepinggan Semburkan Lumpur dan Gas Berbahaya, Warga Diminta Menjauh Radius 15 Meter