Kaltimminutes.co, Samarinda – Rencana penghapusan tenaga honorer di seluruh perangkat kerja pemerintahan ditanggapi oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur, Anwar Sanusi.
Melalui Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Anwar akui telah membuat formula untuk mempersiapkan jika penghapusan tersebut diberlakukan oleh pemerintah pusat.
“Sudah saya buatkan formula dari PGRI, jadi di PGRI nanti akan dibuat mekanismenya dan diusulkan, maunya semua guru yang tidak tetap di provinsi kami usulkan semua untuk jadi P3K,” ujar Anwar ditemui usai coffe morning di rumah jabatan Wakil Gubernur Kaltim, Selasa (28/1/2020).
Menurut Anwar, tenaga honorer yang ada di lingkup pemprov Kaltim tidak dihapus, tapi akan ditingkatkan menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
“Kalimatnya jangan penghapusan honorer, tapi peningkatan. Kalau dihapus ya hilang, ini ditingkatkan menjadi P3K,” katanya.
Rencana pemerintah pusat ini dianggap masih sebatas wacana dan belum diketahui pasti kapan rencana ini akan terapkan di daerah. Hingga kini pun, Anwar sebut belum ada petunjuk teknis dan pelaksanaan terkait penghapusan itu yang diberikan kepada pemerintah di daerah.
“Kami kan belum terima juknisnya, apakah semua yang terdaftar langsung jadi P3K atau ada tes, kami belum tau dari pusat maunya apa,” tuturnya.
Dari informasi yang didapat, per 31 Desember 2019 Disdik Kaltim telah melakukan pendataan guru dan tenaga kependudukan jenjang pendidikan menengah mengungkapkan, guru yang berstatus pegawai negeri sipil (PNS) di Kaltim sebanyak 2.772 orang. Untuk tenaga pendidik di Kaltim, terdiri dari pengurus tata usaha (TU), Laboran, Pustakawan dan sebagainya berjumlah 1.821 orang. Dari angka tersebut, total untuk guru dan tenaga kependudukan jenjang pendidikan menengah di Kaltim adalah 4.593 orang.
Sedangkan untuk total guru dan tenaga kependudukan kontrak (honorer) yang telah memiliki surat keputusan (SK) gubernur sebanyak 4.087 orang, terdiri dari guru 2.475 orang dan tenaga kependidikan 1.621 orang. (irw//)
