Kaltimminutes.co, Samarinda – Menyambut perayaan Natal dan Tahun Baru (2023) yang jatuh pada akhir pekan ini, sebayak 1.118 personel gabungan yang terdiri dari unsur TNI, Polri dan seluruh instansi Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda telah disiagakan untuk pengamanan.
Ribuan personel gabungan itu disiagakan dalam apel pasukan yang digelar di halaman Mapolresta Samarinda, pada Kamis (22/12/2022). Pasukan gabungan itu nantinya akan fokus bertugas melakukan pengamanan di sejumlah gereja di Kota Tepian hingga ke jalur perbatasan wilayah untuk kelancaran arus mudik.
“Untuk kesiapan kita ada total 1.118 personil gabungan yang akan terlibat dalam pengamanan ini, seluruhnya akan kita masukan dalam pengamanan setiap gereja nantinya,” jelas Kapolres Samarinda Kombes Ary Fadli usai gelar apel pasukan pagi tadi.
Lanjut dijelaskan polisi nomor satu di Samarinda itu, bahwa pengamanan Nataru 2023 saat ini juga masih dalam rangkaian Operasi Lilin 2022 yang dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia.
“Sedangkan untuk pengamanan di Samarinda sendiri, akan kita amankan 104 gereja saat pelaksanaan ibadah,” terangnya.
Selain itu, pihaknya juga telah mendirikan 10 pos pengamanan untuk melayani masyarakat yang akan merayakan nataru.
“10 pos itu terdiri dari satu pos pelayanan, kemudian dua pos pelayanan terpadu dan ada 7 pos pengamanan yang akan kita tempatkan pada titik-titik yang sudah kita siapkan dalam rangka memberikan pelayanan pada warga,” kata Ary.
Fokus penjagaan Operasi lilin 2022 tahun ini juga akan dilaksanakan di pelabuhan udara maupun sungai, dimana hilir mudik masyarakat diperkirakan akan bertumpuk.
“Titik-titik khusus yang menjadi perhatian kita, seperti pelabuhan udara dan sungai.
Namun sampai saat ini dari laporan masuk pelabuhan masih landai. Diperkirakan puncaknya terjadi pada tanggal 23 dan 24 Desember,” ungkapnya.
Terkait perayaan malam tahun baru 2023, Ary mengenaskan pihaknya akan lebih selektif untuk memberikan izin kegiatan yang menimbulkan keramaian massa demi menjaga keamanan saat malam tahun baru.
“Kita akan lebih selektif untuk menilai dan mengeluarkan izin keramaian kegiatan-kegiatan yang mengumpulkan massa nanti. Nanti kita lakukan asesmen dulu, penilaian dulu apakah kegiatan tersebut bermanfaat atau tidak,” pungkasnya.
(*)
