Kaltimminutes.co, Samarinda – Sesuai jadwal Badan Musyawaran (Banmus) DPRD Kaltim, pada Rabu (8/9/2021) hari ini, diagendakan rapat paripurna kesepakatan bersama rancangan KUPA PPAS 2021.
Agenda itu urung digelar. Alasannya, karena belum disepakatinya belanja daerah yang diusulkan Pemprov Kaltim ke DPRD.
Pemprov Kaltim, melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) mengusulkan penambahan belanja daerah di APBD 2021 perubahan menjadi Rp12,17 triliun.
“Usulan kami sudah disampaikan di KUPA PPAS, sebesar Rp12,17 triliun,” ungkap Muhammad Sabani, Ketua TAPD Kaltim, Rabu (8/9/2021).
Sementara pada APBD murni, belanja daerah diketok sebesar Rp11,61 triliun, artinya ada selisih penambahan anggaran belanja sebesar Rp558,34 miliar.
Selisih itulah yang akan dibahas terlebih dahulu secara internal oleh Banggar DPRD Kaltim.
“Belanja kesepakatannya belum. Mereka (DPRD) mau bahas internal dulu, untuk evaluasi terhadap usulan kami,” jelasnya.
Selain itu, pihaknya di TAPD juga masih menunggu penuangan pokok pikiran (pokir) oleh DPRD Kaltim.
“Program kami sudah dimasukan, tinggal pokok pikiran mereka. Kalau pokir mereka gak masuk gimana kita mau sepakati. Jadi tinggal menunggu dari DPRD Kaltim,” imbuhnya.
Nantinya jika kesepakatan kedua belah pihak telah ditemukan, maka proses pembahasan APBD perubahan Kaltim 2021 bisa berlanjut dengan kesepakatan rancangan KUPA PPAS.
“Itu kan harus persetujuan bersama, kalau ada ada yang masuk dari mereka baru disepakati bersama, baru diteruskan. Sekarang bola di tangan mereka,” tegasnya.
Serapan Rendah, Menambah Belanja Terkesan Janggal
Sementara itu, Syafruddin, Anggota Banggar DPRD Kaltim menyoroti rendahnya serapan anggaran yang dilakukan Pemprov Kaltim.
Hingga pekan pertama September ini, serapan APBD Kaltim disebut baru menyentuh 36,40 persen.
“Artinya, logika orang awam, buat apa dibahas APBD perubahan yang ada aja baru 36,40 persen,” ungkap Udin, sapaan karibnya.
Politisi PKB Kaltim ini menyayangkan target Badan Pengelola Anggaran dan Aset Daerah (BPKAD) Kaltim, yang menarget serapan APBD hanya berkisar 60 hingga 70 persen di akhir tahun.
Untuk itu, pihaknya mempertanyakan usulan belanja yang meningkat di APBD perubahan, sementara serapan belanja masih rendah.
“Kalau belanja ditambah, justru akan menambah beban Pemprov Kaltim. Menambah beban belanja, menambah pengeluaran,” paparnya.
“Janggal juga belanja mau ditambah, tapi serapan sampai saat ini masih rendah,” pungkasnya. (*)
