Scroll untuk baca artikel
Example floating
Example floating
Ragam

Soal Penunjukkan dan Pelantikan 88 Pj Kepala Daerah, Cucu Wakil Presiden Mohammad Hatta Gugat Presiden Jokowi dan Mendagri

13
×

Soal Penunjukkan dan Pelantikan 88 Pj Kepala Daerah, Cucu Wakil Presiden Mohammad Hatta Gugat Presiden Jokowi dan Mendagri

Sebarkan artikel ini
Ilutrasi kepala daerah / HO

Kaltimminutes.co, Samarinda – Cucu Wakil Presiden Pertama RI Mohammad Hatta, Gustika Fardani Jusuf bersama beberapa rekannya melayangkan gugatan terkait dengan pengangkatan dan pelantikan 88 Penjabat (Pj) kepala daerah.

Gustika Fardani Jusuf bersama beberapa rekannya menggugat pengangkatan tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.

Example 300x600

Gugatan yang dilayangkan Gustika terigestrasi dengan nomor perkara:422/G/TF/2022/PTUN.JKT dengan tergugat Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.

Menukil laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PTUN Jakarta, pihak penggugat bukan hanya Gustika.

Ada sejumlah nama lain seperti Adhito Harinugroho, Lilik Sulistyo, Suci Fitriah Tanjung, dan Yayasan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem).

“Mengabulkan gugatan para penggugat untuk seluruhnya,” ujar Gustika dkk dalam petitum permohonannya dikutip Jumat (2/12).

Dalam gugatan itu, Gustika meminta PTUN Jakarta menyatakan tindakan pemerintahan berupa perbuatan tidak bertindak (omission) oleh Jokowi yang tidak menerbitkan peraturan pelaksana sebagai tindak lanjut dari keberlakuan Pasal 201 ayat (9), (10), dan (11) UU 10/2016 sebagaimana dimandatkan ketentuan Pasal 205 C UU 10/2016 jo Putusan MK Nomor: 67/PUU-XIX/2021 jo Putusan MK Nomor: 15/PUU-XX/2022 merupakan perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige Overheidsdaad).

PTUN Jakarta diminta menyatakan tindakan pemerintahan yang dilakukan Jokowi dan Tito dengan mengangkat dan melantik 88 Pj kepala daerah selama kurun waktu 12 Mei 2022-25 November 2022 mengandung unsur penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) karena dilakukan tanpa terlebih dahulu menerbitkan peraturan pelaksana.

Para penggugat menilai tindakan pemerintahan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum.

PTUN Jakarta diminta memerintahkan Jokowi untuk menerbitkan peraturan pelaksana sebagai tindak lanjut dari keberlakuan Pasal 201 ayat (9), (10), dan (11) UU 10/2016 sebagaimana dimandatkan ketentuan Pasal 205 C UU 10/2016 jo Putusan MK Nomor: 67/PUU-XIX/2021 jo Putusan MK Nomor: 15/PUU-XX/2022.

Lebih lanjut, para penggugat meminta PTUN Jakarta menyatakan batal atau tidak sah tindakan Jokowi dan Tito yang mengangkat dan melantik 88 Pj kepala daerah.

“Menghukum para tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam gugatan ini,” kata Gustika dkk.
(*)

Example 300250
Example 120x600

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *