Kaltimminutes.co – Kesabaran para pengemudi ojek online (ojol) di Kalimantan Timur mulai menipis. Hari ini, Kamis (26/6), puluhan mitra driver yang tergabung dalam Aliansi Mitra Kaltim Bersatu (AMKB) kembali memadati halaman Kantor Dinas Perhubungan (Dishub) Kaltim di Samarinda.
Mereka menagih janji yang sempat diucapkan para aplikator transportasi daring dalam mediasi yang difasilitasi Wakil Gubernur Kaltim pada 4 Juni lalu.
Menurut mereka, janji penyesuaian tarif yang disepakati belum sepenuhnya dijalankan. Dari tiga aplikator besar Grab, Gojek, dan Maxim hanya Grab yang dianggap benar-benar menaati kesepakatan. Sementara dua lainnya, dinilai masih ‘bermain-main’.
“Kami tidak minta lebih, kami cuma minta tarif yang manusiawi. Janji sudah dibuat, tinggal dilaksanakan,” ujar Yohanes Bergkmans, perwakilan AMKB, dalam orasinya.
Istilah “argo dewa”, yang sempat jadi candaan komunitas driver ojol, kini menjadi simbol harapan baru. Ini merujuk pada tarif minimum yang dianggap cukup adil bagi order jarak pendek.
Namun, sistem promo dan algoritma aplikator justru dinilai semakin menekan tarif ke titik yang tidak masuk akal.
Pihak Dishub Kaltim sendiri tak tinggal diam. Heru Santoso, Kabid Lalu Lintas Angkutan Umum, menyebut bahwa pihaknua sudah memberikan perpanjangan waktu hingga 1 Juli 2025 bagi aplikator yang belum menyesuaikan tarif. Jika tetap membandel, sanksi administratif akan diberlakukan.
“Maxim belum ada itikad baik. Gojek baru mulai merespons. Kalau perlu, kantor aplikator bisa kami segel seperti sebelumnya,” tegas Heru.
Dishub Kaltim juga menegaskan bahwa toleransi masalah tarif ini hanya sampai batas waktu yang sudah ditentukan. Pemerintah daerah berharap tak perlu mengambil langkah represif lagi, namun jika pelanggaran tetap terjadi, tindakan akan diambil.
Aksi para driver ojol ini tak hanya bicara soal tarif, tapi juga menyuarakan ketimpangan dalam sistem digital transportasi. Mereka menilai dominasi algoritma aplikator telah mengorbankan upah layak para mitra pengemudi demi kepentingan promo dan kepuasan konsumen.
“Kami adalah ujung tombak layanan. Kalau kami terus ditekan dengan tarif murah, bagaimana bisa bertahan?” ucap salah satu driver peserta aksi.
AMKB mendesak agar pemerintah tidak hanya jadi penonton, melainkan benar-benar hadir untuk memastikan hak-hak para pekerja digital (Driver) terpenuhi termasuk soal perlindungan upah layak.
(Redaksi)
