Kaltimminutes.co – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Samarinda mendatangi Gedung DPRD Kota Samarinda pada Kamis (20/2/2025).
Mereka menyoroti berbagai isu kebijakan, baik di tingkat nasional maupun lokal, serta menuntut peran lebih aktif dari legislatif dalam pengawasan terhadap instansi pemerintah.
Ketua PC PMII Kota Samarinda Tafikudin menjelaskan, penolakan terhadap Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025, yang kemudian melalui Keputusan Menteri Keuangan No. S-37/MK.02/2025 tentang Efisiensi Belanja K/L dalam Pelaksanaan APBN 2025 menilai akan berdampak buruk pada sektor Pendidikan.
“Seharusnya negara menjamin pendidikan yang berkualitas bagi regenerasi bangsa guna mencapai Indonesia emas 2045,” ujarnya.
Tidak hanya bicara soal isu nasional terkait cabut Inpres nomor 1 tahun 2025 itu, di depan para anggota dewan, mereka menyoroti persoalan di Kota Samarinda sebagi Kota Peradaban.
Diantaranya bicara soal PDAM yang tidak mengaliri seluruh Kota Samarinda, pengelolaan sampah, penanganan banjir, serta IPAL dari usaha perhotelan dan restoran yang bermasalah.
“Belum lagi persoalan ruas jalan yang belum di kasih alat penerangan jalan di area pinggiran kota, dan perawatan lampu jalan yang belum dilakukan dan juga beberapa kontainer yang belum mampu ditertibkan, serta aktivitas mobil truk yang mengangkut krikil dan pasir yang tidak menutup baknya,” tegasnya.
Adapun tuntutan dari PMII Kota Samarinda diantaranya:
1. Cabut inpres nomor 1 tahun 2025.
2. Mendesak komisi I,II,dan III DPRD kota Samarinda untuk mengaudit kinerja dinas
PUPR.DLH,DISHUB dan DPMPTSP kota Samarinda yang di nilai bermasalah.
3. Meminta komisi IV DPRD Kota Samarinda untuk mengaudit Dinas Pendidikan
kota Samarinda dalam pengawasan dan ruang aman sekolah TK,SD,SMP.
Setelah menyampaikan tuntutan tersebut dihadapan para anggota dewan, Ketua PC PMII Kota Samarinda Tafikudin, manyatakan akan terus kawal tuntutan tersebut hingga terselesaikan.
“Kita mengawal persoalan ini sampai tuntas dan tidak ada kemudian antara dinas tersebut untuk melobi PMII, untuk jangan melakukan demonstrasi tapi kami akan berkomitmen untuk mengawal sampai tuntas persoalan ini selesai,” pungkasnya.
Menanggapi tuntutan ini, Ketua Komisi II DPRD Kota Samarinda, Iswandi, menyebut bahwa sebagian besar persoalan yang disampaikan mahasiswa sudah masuk dalam agenda pembahasan legislatif.
“Aspirasi yang disampaikan hari ini menjadi tambahan catatan bagi kami. Beberapa temuan dari mahasiswa ini juga sudah menjadi perhatian DPRD,” ujarnya.
Sebagai informasi, sebelumnya puuluhan mahasiswa itu menggelar aksi demonstrasi yang berlangsung sejak pukul 14.00 WITA hingga 16.00 WITA ini berjalan kondusif. PMII berkomitmen untuk terus mengawal tuntutan mereka hingga ada solusi konkret dari pihak terkait.
(Adv)
