Kalimminutes.co, Samarinda – Kementerian PUPR RI, saat ini diketahui tengah melakukan pihak kementerian masih melakukan analisis perubahan lingkup dari tol Balikpapan-Samarinda (Balsam), guna menghitung berapa tarif tol yang akan dikenakan bagi pengguna jalan tol pertama di Kalimantan tersebut.
Diprediksi, tarif tol akan mulai diberlakukan pada Maret mendatang. Menanggapi hal tersebut, Komisi II DPRD Kaltim berencana memanggil Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Balikpapan, untuk meminta keterangan terkait pola hitung tarif tol.
BPJT Balikpapan diketahui menjadi salah satu bagian untuk menghitung berapa rancangan tarif tol yang akan disampaikan ke kementerian.
Baharuddin Demmu, Wakil Ketua Komisi II DPRD Kaltim menyampaikan, pertemuan yang akan diagendakan Komisi II, karena pihaknya merasa tidak dilibatkan dalam penghitungan rencana tarif tol. Padahal, Kaltim memiliki investasi ke tol Balsam, sebesar Rp 3 triliun dari APBD.
“Kami menduga, mungkin BPJT menganggap tidak perlu mengkonsultasikan terkait harga tarif ini ke pemprov dan DPRD Kaltim. Karena memang BPJT mendapat kewenangan penuh kan dari pusat. Tapi kami meminta, ya minimal mereka menyampaikan berapa dan bagaimana proses perhitungan tarif tol,” kata Demmu, dikonfirmasi Selasa (4/2/2020).
“Memang kewenangan ada di Kementerian PUPR, tapi BPJT kan menjadi salah satu yang turut menghitung berapa tarif tol yang diusulkan. Mestinya, BPJT juga menyampaikan itu ke kami,” sambungnya.
Nantinya, Komisi II akan meminta rasionalisasi tarif tol. Sebab, dari isu yang beredar tarif tol sebesar Rp 1000 per kilometer, dinilai masih sangat mahal bagi masyarakat Kalimantan Timur. Demmu meminta BPJT turut menghitung investasi yang ditanam oleh Pemprov Kaltim, sehingga tarif tol bisa lebih terjangkau.
“Kami dari Komisi II berharap pemprov berkomunikasi dengan BPJT, karena menurut kami terlalu mahal kalau tarif tol Rp 1000 per kilometernya. Dikurangi lah, kan ada investasi Kaltim yang mengalir di situ. Idealnya Rp 500 sampai Rp 700 per kilometer,” pungkasnya. (yd//)
