Kaltimminutes.co, Samarinda – Update data kasus Covid-19 Indonesia, pada Senin (30/3/2020), total pasien positif mencapai 1.414 kasus. Dari jumlah itu, korban meninggal mencapai 122 orang, dengan jumlah yang sembuh 75 orang.
Makin ganasnya wabah virus mematikan asal Wuhan ini, nampaknya tidak menyurutkan niat pemerintah untuk memindahkan ibu kota negara (IKN) dari Jakarta ke Kalimantan Timur.
Disampaikan, Juru Bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Jodi Mahardi, bahwa pemindahan IKN ke Kaltim masih terus berproses.
Meski begitu, dirinya mengakui proses pemindahan ini berjalan lambat akibat wabah Covid-19.
Saat ini pihaknya bersama kementerian terkait lainya pun tengah melakukan komunikasi intens dengan berbagai calon investor.
“Saat ini persiapan (pemindahan ibu kota) masih on track. Tim dari Kemenko Maritim dan Investasi bersama Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan juga terus melakukan komunikasi dengan berbagai calon investor dan mitra di joint venture untuk pengembangan ibu kota ini,” katanya, pada Rabu (25/3/2020).
Meski begitu, berbagai opsi pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) masih terus dipertimbangkan oleh pemerintah. Sehingga pada saatnya nanti akan diputuskan secara bersama-sama baik pemerintah maupun DPR RI.
Sebelumya, Menteri Riset dan Teknologi (Ristek) sekaligus calon Chief Executive Officer (CEO) Badan Otorita Ibu Kota Baru, Bambang Brodjonegoro mengatakan, pemerintah hanya fokus menangani Covid-19. Belum ada pembahasan soal kelanjutan proses pemindahan ibu kota negara.
“Saat ini fokus pada penanganan Covid-19,” kata Bambang, dikutip dari Merdeka.com.
Diketahui, pemerintah melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani sudah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 62,3 triliun untuk penanganan Covid-19. Anggaran ini berasal dari realokasi APBN, baik yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga di pusat maupun daerah.
Besarnya alokasi anggaran penanganan Covid-19 tidak menutup kemungkinan mempengaruhi anggaran pemindahan ibu kota. Sebab, sumber dana sama-sama dari APBN. Berdasarkan hasil kajian Kementerian PPN/Bappenas, pemindahan ibu kota negara akan menelan anggaran Rp 466 triliun.
Dari kajian itu, Rp 466 triliun ini tidak hanya didapatkan dari APBN, tetapi juga Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dan swasta. (rkm//)
